Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Sebanyak 89 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Lamongan dipetakan berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026.
Meski ancaman kekeringan mulai diantisipasi pemerintah daerah, hingga Selasa (21/7/2026) belum ada laporan ataupun permohonan bantuan distribusi air bersih dari wilayah yang masuk kategori rawan.
Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
Kesiapan tersebut mencakup armada distribusi air bersih hingga pemantauan sumber-sumber air di sejumlah wilayah.
Selain melakukan pemetaan daerah rawan, BPBD juga menyusun rencana penanganan apabila dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah berharap koordinasi antara desa, kecamatan, dan BPBD dapat berjalan cepat sehingga bantuan bisa segera disalurkan ketika diperlukan.
Kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih selama musim kemarau berlangsung.
Meski demikian, kondisi di lapangan hingga saat ini masih terpantau aman. Belum ada desa yang melaporkan kesulitan memperoleh air bersih ataupun mengajukan permohonan bantuan distribusi kepada BPBD Lamongan.
Baca juga: Motornya Oleng dan Tabrak Truk di Jalan, Pelajar 16 Tahun di Lamongan Seketika Tewas
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sami'an, dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan, termasuk armada distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat.
"Hingga saat ini belum ada permintaan dropping air bersih dari desa-desa yang berpotensi terdampak kekeringan," kata Sugeng Widodo kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).
Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan terbaru BPBD, terdapat 89 desa di 15 kecamatan yang masuk wilayah rawan mengalami krisis air bersih selama musim kemarau.
Apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih, pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD melalui pemerintah kecamatan.
"Desa bisa mengajukan permohonan air bersih ke BPBD Lamongan melalui pemerintah kecamatan," ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Lamongan telah menyiapkan sebanyak 150 rit distribusi air bersih menggunakan truk tangki.
Armada tersebut akan dikerahkan apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dari masyarakat.
"BPBD Lamongan juga sudah siap 150 rit truk tangki air bersih bila memang sewaktu-waktu dibutuhkan," jelas Sugeng.
Selain menyiapkan armada distribusi, BPBD juga telah menyusun berbagai langkah mitigasi, mulai dari pemetaan tingkat kerawanan kekeringan hingga penyusunan rencana kontinjensi sebagai acuan penanganan darurat.
Pemantauan terhadap embung, waduk, dan berbagai sumber air juga terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan air selama musim kemarau berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Lamongan mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan kekeringan, agar mulai menghemat penggunaan air serta memanfaatkan sumber air yang tersedia secara bijaksana.
Pemerintah desa juga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan apabila mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih warganya.
"Dengan koordinasi yang cepat, distribusi air bersih dapat segera dilakukan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau," ujar Sugeng.
