TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA — Kebutuhan sarana hunian menjadi salah satu tumpuan utama dalam peta jalan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menyongsong target operasional penuh IKN Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, Otorita IKN bersama kementerian terkait dan pihak swasta kini mempercepat penyediaan infrastruktur pemukiman, mulai dari rumah susun (rusun) hingga rumah tapak.
Dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), IKN dalam waktu dekat siap menguji ketahanan konstruksi dengan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak serta delapan menara (tower) rumah susun.
Di saat yang sama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tengah merampungkan satu proyek rusun khusus yang dialokasikan bagi warga terdampak relokasi kawasan pembangunan.
Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim jadi Magnet Global, Belajar dari Transformasi Tiongkok
Kepastian ini mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tahap II yang digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis 16 Juli 2026.
Forum ini mengumpulkan jajaran kementerian, kontraktor, konsultan, hingga investor untuk membedah progres sekaligus mengeksekusi kendala di lapangan.
Penyediaan hunian rusun dan rumah tapak tersebut berdiri sejajar dengan masifnya pembangunan fisik lainnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, membeberkan bahwa dari total 40 paket pekerjaan yang dikelola Otorita IKN hingga pertengahan Juli 2026:
Rangkaian paket yang sedang berpacu dengan waktu tersebut mencakup Kompleks Legislatif dan Yudikatif, jaringan jalan utama, embung pengendali air, kolam retensi, hingga instalasi perpipaan air minum guna menopang kawasan permukiman dan perkantoran.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum masih merampungkan 12 dari total 90 paket strategis, termasuk pemantapan Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
"Target utama kita adalah 2028. Seluruh percepatan ini wajib memegang teguh tiga pilar utama: kualitas bangunan, estetika kota, serta keberlanjutan lingkungan," tegas Basuki Hadimuljono.
Kebutuhan hunian dan fasilitas pendukung di IKN Nusantara juga mendapat suplai kuat dari sektor swasta.
Otorita IKN Nusantara mencatat 67 pelaku usaha telah menandatangani kerja sama resmi.
Sembilan proyek investasi telah berdiri tegak, sementara enam lainnya termasuk proyek apartemen swasta, Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Teras by Plataran masih berada dalam fase konstruksi.
Baca juga: BBPJN Kaltim Kejar Proyek Dinding Penahan Tanah di Jalur Vital Samboja–Petung Menuju IKN Nusantara
Di tengah tingginya ritme kerja mengejar target 2028, Basuki memberi peringatan keras kepada seluruh kontraktor agar tidak mengabaikan keselamatan pekerja.
Cara kerjanya memang harus cepat dan melesat, tetapi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib diperketat.
"Tidak ada kompromi untuk keselamatan, kerja cepat harus tetap aman dan nyaman," pungkasnya mendikte aturan di lapangan.
(TribunKaltim.co/Nita Rahayu)
