TRIBUN-TIMUR.COM, RANTEPAO – Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara menyebut persoalan ekonomi bukan lagi menjadi penyebab utama anak putus sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.

Sebaliknya, kasus putus sekolah kini lebih banyak dipicu kurangnya pendampingan keluarga, anak yang terlantar, hingga perkawinan usia dini.

Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara, Yermia T.M. Marewa, mengatakan berbagai program bantuan pemerintah telah mampu mengurangi hambatan ekonomi bagi peserta didik.

Salah satunya melalui penyediaan seragam sekolah oleh pemerintah daerah.

"Kalau faktor ekonomi saya kira sudah bukan lagi penyebab utama. Pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan, termasuk seragam sekolah. Yang lebih banyak terjadi adalah anak yang kurang pendampingan, ditelantarkan orang tua, atau karena perkawinan di usia anak," kata Yermia di ruang kerjanya, Kamis (23/7/2026).

Untuk menekan angka putus sekolah, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong setiap lembang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Toraja Utara.

Yermia mengakui masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah lainnya justru kekurangan tenaga pendidik.

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi distribusi guru yang belum merata, terutama pada sekolah-sekolah yayasan. Di sisi lain, pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru.

Baca juga: Pemuda 22 Tahun di Toraja Utara Beli Sabu Lewat Instagram

Di bidang perlindungan anak, Dinas Pendidikan juga memberi perhatian terhadap pencegahan perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, kata Yermia, telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

"Setiap sekolah sudah memiliki tim. Kami juga rutin turun melakukan pembinaan dan sosialisasi agar tidak terjadi bullying maupun bentuk kekerasan lainnya," ujarnya.

Meski demikian, hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima laporan kasus kekerasan berat yang terjadi di sekolah-sekolah di Toraja Utara.

Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru.

Pelatihan kompetensi dan penguatan sinergi antara kepala sekolah dan guru dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan.

"Kualitas guru harus terus ditingkatkan melalui pelatihan. Kerja sama antara kepala sekolah dan guru juga harus semakin baik agar mutu pendidikan meningkat," katanya.

Baca juga: Potret Daerah Tertinggal di Toraja Utara Bernama Salu Baruppu

Yermia berharap kualitas pendidikan di Toraja Utara terus meningkat hingga akhir 2026 dan mampu menunjukkan capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Bullying dan Kekerasan Seksual Masih Jadi Tantangan
Sementara itu, Sekretaris Komisi Pelayanan Anak (KPA) BPS Gereja Toraja, Pdt. Junita, menilai tantangan perlindungan anak di Toraja Utara masih didominasi kasus kekerasan seksual dan perundungan.

"Kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan bullying. Ini masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan anak," ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Menurut Junita, mekanisme pelaporan dan pendampingan korban sebenarnya telah tersedia. Namun, informasi mengenai layanan tersebut belum banyak diketahui masyarakat.

Karena itu, ia mendorong tersedianya ruang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, sekaligus mengharapkan lembaga-lembaga layanan lebih aktif menjangkau korban.

"Mekanisme pelaporan belum diketahui secara masif. Anak-anak membutuhkan ruang aman untuk bercerita, di samping para pemberi layanan yang harus lebih aktif menjangkau mereka," katanya.

Junita menilai perlindungan anak tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

"Berbicara tentang anak bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari keluarga, sekolah, gereja, hingga masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengingatkan adanya ancaman baru di ruang digital, seperti judi online, pinjaman online ilegal, hingga paparan konten berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan mental anak.

Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menurunkan semangat belajar hingga memicu gangguan psikologis.

"Dampaknya sangat besar terhadap kondisi psikologis anak. Etos belajar bisa menurun, kesehatan mental terganggu. Bahkan beberapa rekan pegiat anak menyampaikan rumah sakit jiwa sudah menangani kasus yang berkaitan dengan persoalan ini," ungkapnya.

Junita mengimbau orang tua dan guru lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti mulai menarik diri dari pergaulan atau mengalami perubahan sikap secara drastis.

"Yang paling penting adalah orang dewasa menyediakan ruang yang aman dan dipercaya agar anak berani bercerita. Jangan sampai kita abai," tegasnya.

Selain memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, KPA BPS Gereja Toraja juga mendorong peningkatan keamanan anak di ruang digital, serta penguatan sistem respons darurat dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.