TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menanggapi fenomena sekolah kekurangan murid atau peserta didik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun ajaran baru 2026/2027.
"Ini kan sudah pernah dibahas, sudah pernah viral juga, saya dengar sekolah negeri di Kota Yogya, termasuk saya dengar di Sleman juga mengalami hal yang sama," katanya kepada awak media, di sela-sela tugasnya di Kabupaten Bantul, Jumat (24/7/2026).
Disampaikannya, ada banyak daerah yang mengalami kasus serupa yakni sekolah atau satuan pendidikan negeri mengalami kekurangan perserta didik. Artinya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di DIY saja.
Dia menilai bahwa kondisi itu terjadi dikarenakan berbagai faktor.
Salah satunya yakni faktor demografi.
Di mana, jumlah anak usia SD menurun.
Selain itu, kondisi sekolah kekurangan murid juga terjadi dikarenakan ada tren orang tua memilih sekolah swasta tertentu.
"Memang ada tren di mana orangtua lebih memilih sekolah-sekolah swasta tertentu yang dianggap punya kualitas. Mereka mau memasukkan anak (mendapatkan pendidikan) meskipun berbayar," ujar dia.
Selain itu, imbuhnya, ada tren bahwa orangtua memasukkan anak-anak ke sekolah keagamaan.
Sebab, orangtua merasa mengatasi kenakalan remaja hari ini dapat dilakukan dengan memasukkan anak ke sekolah keagamaan maupun sekolah pondok pesantren.
Tak heran jika sekolah keagamaan maupun pondok pesantren pada era ini masih menjadi pilihan prioritas.
Bahkan, sekolah tersebut yang berbasis boarding school disebut-sebut memiliki tren kenaikan jumlah siswa.
"Jadi ini saya kira ada faktor demografis secara alamiah. Yang kedua faktor preferensi orang tua. Yang ketiga, nah sekarang bagaimana daerah menyikapi ini sebenarnya," ujarnya.
Baca juga: Viral Dugaan Penipuan Berkedok Tes TOEFL Susupi MPLS, Disdikpora DIY Kaji Langkah Hukum
Ia menyampaikan bahwa beberapa daerah sudah berinisiatif merger sekolah atau memberlakukan regrouping.
Menurutnya tindakan itu lebih sehat, sebab beban sekolah dengan siswa lima orang dan 50 orang tidak jauh berbeda atau sama saja.
"Kalau terjadi regrouping, mudah-mudahan ada distribusi guru, sehingga nanti pemerataan guru bisa kita lakukan dengan proses regrouping ini," ujar Wamen.
Di sisi lain, kondisi puluhan sekolah negeri maupun swasta minim peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027 juga terjadi di Kabupaten Bantul.
"Kemudian, dari 94 sekolah menengah pertama (SMP) yang terdiri atas 47 SMP negeri dan 47 SMP swasta, terdapat sejumlah 10 sekolah SMP swasta yang minim peserta didik baru atau nol sampai lima peserta didik baru," katanya.
Di sisi lain, Nugroho menyebut, maksimal satu rombongan belajar atau satu kelas di masing-masing jenjang SD mencapai 28 peserta didik dan SMP mencapai 32 peserta didik.
Maka dari itu, nol sampai lima siswa baru yang terdata masuk kategori minim peserta didik.
Lebih lanjut, Nugroho belum bisa memastikan penyebab sekolah tersebut mengalami minim peserta didik.
Walau begitu, pihaknya akan melakukan pencermatan dan kajian untuk mengetahui penyebab minim peserta didik tersebut.
"Tetapi, kondisi ini tidak hanya terjadi di kita. Di beberapa televisi juga sudah disiarkan, tidak hanya di DIY tetapi juga di luar DIY yang hampir sama (mengalami minim peserta didik)," tutur dia.(*)
