Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Kota Langsa
SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana Hidrometeorologi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Kota Langsa segera menyusun dan mengajukan skala prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana agar dapat dikawal dalam proses koordinasi di tingkat Pemerintah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan saat Tim Satgas Bencana Hidrometeorologi DPRA melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Langsa di Ruang Rapat Wali Kota Langsa, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan dipimpin Wali Kota Langsa Jeffry Sentana dan dihadiri sejumlah anggota DPRA, di antaranya Muhammad Rizky, Nora Ida Nita, Muhammad Zakiruddin, serta M. Yusuf (Pang Ucok).
“Kami berharap berbagai kebutuhan prioritas Kota Langsa dapat disusun secara terarah sehingga proses koordinasi dan pengusulannya di tingkat Provinsi Aceh dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujar anggota Tim Satgas Bencana Hidrometeorologi DPRA, Muhammad Rizky.
Baca juga: Indonesia Darurat Korupsi, Guru Besar IAIN Langsa Desak Prabowo Ambil Langkah Strategis dan Tegas
Rizky juga meminta Pemerintah Kota Langsa menyampaikan data usulan prioritas yang telah masuk dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi Tim Satgas Bencana Hidrometeorologi DPRA dalam mengawal dan menyinergikan kebutuhan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizky menambahkan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kota Langsa dengan DPRA, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku di tingkat Provinsi Aceh.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Langsa menyampaikan beberapa persoalan yang memerlukan dukungan dan koordinasi dengan pihak Provinsi.
Di antaranya, terkait normalisasi Sungai Krueng Langsa yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir akibat pendangkalan sungai dan sedimentasi yang terus terjadi.
Menurutnya, normalisasi sungai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan meminimalisasi banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan di Kota Langsa.
Baca juga: DPD Tani Merdeka Kota Langsa Nilai Don Muzakir Layak Jadi Wakil Menteri Pertanian RI
Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan persoalan usulan alokasi Dana Otonomi Khusus (DOKA) untuk mendukung program seragam sekolah gratis yang hingga kini masih memerlukan tindak lanjut dan koordinasi dengan Pihak Provinsi agar dapat direalisasikan.
Diketahui, dari jajaran Pemerintah Kota Langsa turut hadir Asisten I dan Asisten II Setdako Langsa, Kepala Pelaksana BPBD, BPKA, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta OPD terkait lainnya.
