Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Komisi II DPRD Jawa Barat memastikan akan mengawal rencana perubahan sistem LPG subsidi 3 kilogram agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, hingga membuka ruang pengaduan apabila ditemukan persoalan selama masa transisi.

"Sebagai perpanjangan tangan masyarakat Jawa Barat, Komisi II akan menjalankan tiga fungsi utama kami secara agresif," ujar Arief, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan ialah memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga LPG di pasaran melalui koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Kami akan memperketat pengawasan melalui dinas terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) untuk memantau rantai pasok dan harga di pasar-pasar tradisional selama masa transisi. Kita harus mencegah oknum yang memanfaatkan situasi untuk menimbun atau menaikkan harga sepihak," katanya.

Selain pengawasan pasar, Komisi II DPRD Jabar juga akan menjadi penghubung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan Pertamina apabila kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di lapangan.

"Karena ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pertamina, Komisi II DPRD Jabar akan aktif menyuarakan kondisi ril di lapangan. Jika dalam perjalanannya kebijakan ini menyulitkan warga Jabar, kami tidak akan ragu untuk melayangkan rekomendasi resmi atau menuntut evaluasi ke pusat," katanya.

Arief mengatakan, Komisi II juga berencana membuka posko pengaduan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan ibu rumah tangga, dapat menyampaikan berbagai kendala yang muncul selama penerapan sistem baru.

"Kami ingin memastikan bahwa suara pelaku UMKM dan emak-emak di Jabar terdengar jika ada kendala dalam sistem baru ini," ujarnya.