Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Aparat keamanan menegaskan komitmen mengawal proses pemulihan pasca konflik antar kelompok warga Negeri Morella dan Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. 

Ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Rumah Pasca Konflik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku. 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku dan dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang pada Jumat (24/7/2026). 

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, TNI-Polri, Pemerintah Negeri, hingga perwakilan warga terdampak konflik.  

Dalam pertemuan itu, aparat keamanan selain memastikan situasi tetap aman, TNI dan Polri mendorong percepatan pembangunan rumah warga terdampak agar proses rekonsiliasi berjalan maksimal. 

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Leihitu, Iptu LM Yusdiman, mengajak seluruh pihak meninggalkan narasi konflik dan bersama-sama membangun semangat pemulihan demi masa depan masyarakat Leihitu. 

Menurutnya, keamanan menjadi faktor utama agar pembangunan rumah dapat berlangsung tanpa hambatan. 

“Kondisi yang aman dan kondusif menjadi syarat utama agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,”ujarnya. 

Ia pula mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya material dan tenaga kerja, tetapi juga komitmen seluruh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. 

Senada dengan itu, Danramil 1504-05/Leihitu, Kapten Inf. Suriyanto, menilai percepatan pemulihan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, pemerintah negeri, dan masyarakat. 

Baca juga: Briptu Bryan Nikijuluw Buka Suara, Bantah Telantarkan HT hingga Singgung Dugaan Pembunuhan Karakter

Baca juga: Pemprov Maluku Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Pasca Konflik di Leihitu

Menurutnya, seluruh bantuan yang telah disalurkan harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga warga terdampak segera memiliki rumah yang layak untuk ditempati. 

Dalam rapat itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, diantaranya memastikan kesiapan material bangunan, tenaga kerja, serta memperkuat koordinasi teknis di lapangan agar pekerja tidak kembali mengalami keterlambatan. 

Seluruh peserta rapat juga berkomitmen menjaga situasi keamanan tetap kondusif selama proses pembangunan berlangsung. 

Diketahui berdasarkan laporan Dinas Perkim Pemprov Maluku per 23 Juli 2026, progres pembangunan rumah korban konflik mulai menunjukkan perkembangan positif. 

Material bangunan tahap pertama telah didistribusikan sejak 14 Maret 2026, progres pembangunan rumah korban konflik mulai menunjukkan perkembangan positif. 

Dilaporkan sejumlah pekerja fisik telah berjalan, mulai dari penyelesaian pondasi, pemasangan kusen pintu dan jendela, hingga pembangunan dinding. 

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. 

Beberapa rumah mengalami kerusakan yang lebih berat dari perkiraan awal, sementara kebutuhan material tertentu terutama kayu, masih harus dipenuhi agar pekerjaan tidak kembali mengalami keterlambatan. 

Karena itu, koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi.  

Sekedar informasi, bentrokan antar dua kelompok warga itu terjadi pada Jumat (6/2/2026) lalu. 

Saat kejadian itu menyebabkan adanya korban luka tembak dan kerugian materiil. dua warga sipil, dan dua anggota Polisi menjadi korban penyerangan warga salah satu desa. (*)