TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 di Jawa Timur memiliki bobot sejarah dan urgensi tersendiri. Berpusat di sejumlah titik, salah satunya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, perhelatan akbar ini merupakan gelaran muktamar pertama di abad kedua berdirinya NU.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke depan tidak hanya menentukan dinamika internal warga Nahdliyin, tetapi juga memengaruhi relasi agama dan negara, stabilitas sosial-politik nasional, hingga wajah diplomasi Islam global.

Merespons tantangan yang kian kompleks tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta menyoroti sejumlah kriteria fundamental yang mutlak harus dimiliki oleh nakhoda baru PBNU. Kecerdasan komunikasi di era digital, kemampuan merangkul akar rumput sekaligus tampil di panggung global, hingga keharusan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis menuju Pemilu 2029 menjadi sorotan utama.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Yogyakarta, Dr. H. M. Yazid Afandi, M.Ag., memaparkan bahwa NU tidak lagi bisa menutup diri dari realitas era digital, di mana setiap langkah kebijakan bagaikan berada di dalam akuarium yang transparan.

Menurut Yazid, struktur sosial warga Nahdliyin yang sangat luas menuntut hadirnya figur yang tidak sekadar populis, tetapi memiliki visi, ketelatenan manajerial, dan kecerdasan emosional. 

Dalam merumuskan kriteria kepemimpinan yang ideal, PCNU Kota Yogyakarta menetapkan empat karakter utama yang harus dimiliki calon nakhoda PBNU mendatang. Yazid menjelaskan bahwa figur tersebut dituntut memiliki kecerdasan komunikasi publik agar terhindar dari sikap emosional maupun langkah keliru, serta mampu memastikan setiap kebijakan selaras dengan dinamika masyarakat.

Selain itu, pemimpin ke depan diharapkan memiliki kapasitas ganda, yakni tekun merawat warga di tingkat akar rumput sekaligus mampu tampil berwibawa dalam memimpin diplomasi keislaman di kancah global. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kemampuan manajerial yang persuasif. Seorang pimpinan harus telaten mengayomi kemajemukan warga NU, terutama dalam mengawal proses digitalisasi tata kelola organisasi tanpa adanya pemaksaan kehendak.

Karakter terakhir yang dinilai krusial adalah kemampuan kepemimpinan yang luwes dalam merangkul para kiai, tokoh pesantren, dan figur-figur berpengaruh di internal NU, mengingat organisasi ini ditopang oleh berbagai entitas mandiri dengan basis massa yang kuat. Terkait seluruh kriteria tersebut, Yazid secara khusus menitikberatkan pada urgensi perpaduan antara kecerdasan komunikasi dan kapasitas global sang kandidat.

"NU sekarang ini berada di tengah-tengah arus keterbukaan informasi yang luar biasa begini ini. Maka pimpinannya tentu tidak boleh mengambil langkah yang blunder. Komunikasi publiknya harus mengikuti ritme dan denyutnya di masyarakat. Kebijakan internalnya juga harus cerdas; tidak emosional. Emosional itu kan dibaca orang, kadang meskipun tujuannya bagus, kalau pola penyampaiannya ada unsur kemarahannya, publik akan membaca lain.

Bagaimanapun organisasi ini memiliki anggota mulai masyarakat yang terbawah dan masyarakat yang memiliki high level. Maka figur yang dibutuhkan hari ini adalah figur yang tsabitun fil ardhi wa far'uha fis sama'. Satu sisi dia mengakar sampai ke level yang paling grassroot, tetapi juga memiliki kibaran bendera nama di dunia internasional dan mampu berbicara keislaman di ranah global. Tokoh semacam ini secara ideal memang sulit dicari, tetapi sebenarnya ada dan itulah yang dibutuhkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yazid mengapresiasi langkah transformasi digital yang digagas kepengurusan saat ini melalui aplikasi seperti "Digdaya". Namun, ia mengingatkan agar inovasi tersebut difokuskan semata untuk manajemen organisasi. "Jangan kemudian ini dijadikan, dalam tanda kutip, sebagai barang dagangan. Data itu isinya penting. Ini harus betul-betul dalam rangka memaksimalkan peran organisasi di dalam me-manage semua problem internalnya," tegasnya.

Menjelang Agustus 2026, arus aspirasi dari berbagai daerah mulai mengerucut dan menghangatkan bursa calon Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Sejumlah figur potensial mencuat ke permukaan, diawali dengan masuknya nama petahana K.H. Yahya Cholil Staquf yang disebut-sebut telah mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali memimpin organisasi. 

Dari basis wilayah, nama K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin selaku Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dikabarkan telah mendapat dukungan solid dari jajaran pengurus wilayah dan cabang se-Jawa Timur.

Di luar kedua nama tersebut, bursa pencalonan juga diramaikan oleh sosok Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, yang digadang-gadang sebagai figur pemersatu berkat kekuatan rekam jejak birokrasi dan keumatannya. 

Sementara itu, derasnya dorongan aspirasi dari kalangan kiai, alumni pesantren, dan basis Nahdliyin kultural turut mengangkat nama Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Di jajaran ulama, nama mantan Ketua PWNU Jawa Timur, K.H. Marzuki Mustamar, juga masuk dalam pusaran bursa berkat daya tarik kulturalnya yang dinilai sangat tinggi di kalangan akar rumput.

Menanggapi deretan nama besar tersebut, PCNU Kota Yogyakarta menyatakan masih dalam posisi menimbang (wait and see). Yazid mengungkapkan, jajarannya tidak sekadar melihat nama, melainkan mengukur sejauh mana kandidat menjalin komunikasi konkret dan bebas dari agenda politik transaksional.

Sejauh ini, pihak PCNU Kota Yogyakarta mengaku telah bersilaturahmi atau berkomunikasi dengan beberapa tokoh, seperti Gus Salam, K.H. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Gus Kikin, dan Kiai Zulfa Mustofa. Sementara pertemuan dengan petahana Gus Yahya lebih berfokus pada evaluasi manajemen keorganisasian dan belum menyentuh spesifik lobi pencalonan. 

Keputusan akhir PCNU Kota Yogyakarta nantinya akan diformulasikan setelah menyerap masukan dari kiai sepuh, aktivis muda NU, serta perumusan bersama PWNU DIY.

Menyoroti potensi politisasi organisasi, Yazid secara lugas menyampaikan syarat mutlak bagi kandidat yang akan didukung.

"Kami mencoba melakukan analisis, di antara calon-calon itu kira-kira yang paling steril dari partai politik, atau setidaknya beyond partai politik (di atas partai politik). Khawatirnya pada 2029 itu NU dijadikan sebagai tunggangan atau instrumen untuk pengerukan suara, bukan dijadikan instrumen pemberdayaan masyarakat. Kita menghindari itu. Hari ini NU butuh satu figur yang ngayomi dan flamboyan, memiliki kecerdasan komunikasi di ruang publik. Tidak perlu meledak-ledak, tapi betul-betul memiliki karakter jiwa ngemong karena begitu kompleksnya problem masyarakat NU di era keterbukaan informasi."

Bukan rahasia lagi, setiap perhelatan muktamar kerap diwarnai dinamika dan polarisasi kubu pendukung. Menanggapi hal tersebut, PCNU Kota Yogyakarta memandang friksi sebagai hukum alam yang wajar dalam sebuah kompetisi, namun cara menyikapinya adalah kunci kelangsungan muruah (kehormatan) organisasi.

Yazid berharap ketegangan berlebih yang sempat menorehkan catatan pada Muktamar Ke-34 di Lampung tidak terulang kembali di Jombang. Ia memastikan PCNU Kota Yogyakarta akan mengawal Muktamar dengan kampanye moralitas ala pesantren.

"Polarisasi itu tentu tidak bisa kita hindari dengan berbagai macam latar belakang kepentingan. Ya biarkan saja mereka bertarung di forumnya, tetapi kita berharap mereka memiliki etika. Kami di Jogja akan mengkampanyekan agar polarisasi itu jangan sampai menabrak rambu-rambu santri. Apa yang terjadi di Lampung tentu kami sangat prihatin dan itu tidak menutup kemungkinan terulang di arena Muktamar. Kita mensikapi polarisasi dengan cara yang baik, beradab, dan tidak meninggalkan kesan menabrak marwah kiai serta nilai-nilai pesantren. Kalaupun toh terjadi polarisasi, ketika Muktamar selesai, seharusnya kita menyatu lagi. Yang kalah menghormati yang menang, yang menang mengayomi yang kalah. Kita saling salaman, selesai." tutup Yazid.