Baca juga: Dr. Hadi Prayogo: Pernyataan "Londo Ireng" Tunjukkan Presiden Belum Sepenuhnya Memahami UU Pers

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Pengamat komunikasi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) sekaligus mantan wartawan Nur Aslamiah Supli BIAM. SC, menilai kritik publik terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan ancaman. 

Pernyataan itu disampaikan Nur menanggapi tanggapan Presiden RI Prabowo Subianto terkait istilah "Londo Ireng" yang menyinggung profesi jurnalis.

"Kritik itu bukan musuh demokrasi, tapi mekanisme koreksi agar dapat membuat evaluasi yang sehat," kata Nur, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam masyarakat demokratis. Ia menyoroti kecenderungan pelabelan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

"Perbedaan pendapat itu wajar, konsekuensi alami dalam masyarakat demokratis. Masyarakatnya berdemokrasi malah dilabeli konotasi negatif jadi mengubah substansi. Bukannya membahas kualitas argumentasi tapi malah jadi persoalan identitas," paparnya.

Nur menegaskan pemerintah memiliki hak untuk menanggapi kritik. Namun ia meminta tanggapan disampaikan secara substantif.

"Pemerintah berhak untuk membantah kritik, bantahlah dengan data, argumentasi, hasil kerja, bukan stigmatisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengamat yang kerap melontarkan kritik pesimistis terhadap negara. 

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tidak pernah anti terhadap kritik.

Namun, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilainya sengaja mengabdi pada kepentingan asing demi melemahkan bangsa sendiri.

Prabowo menganalogikan kelompok ini dengan istilah sejarah "Londo Ireng" pada masa penjajahan Belanda.

"Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang seneng mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada," tegas Prabowo saat acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Puncak Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Lebih lanjut, Prabowo mempertanyakan siapa penyandang dana di balik pihak-pihak yang kerap tampil dengan narasi negatif tersebut. Apalagi saat ini kondisi ekonomi secara umum sedang menghadapi tantangan penciptaan lapangan kerja.

"Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah kita tahu kan," cecarnya.

Baca juga: Pernyataan Bersama Organisasi Pers & Jurnalis: Prabowo Harus Minta Maaf Sebut Wartawan Londo Ireng

Prabowo menilai kelompok-kelompok tersebut secara masif menyebarkan kampanye untuk menggoyahkan mental bangsa.

Salah satunya adalah narasi berulang yang memprediksi bahwa Indonesia akan segera runtuh atau kolaps.

"Jadi Saudara-saudara kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. Eh April lewat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei lewat nggak. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps," ucap Prabowo.

Ia menganalogikan pihak-pihak yang terus menurunkan moral bangsa sendiri di tengah upaya perbaikan layaknya pendukung sepak bola yang tidak waras.

"Saudara-saudara, kita kalau kita cinta sama satu kesebelasan. Umpamanya ya kesebelasan kita lagi main sepak bola. Dia lagi bertarung dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai suporter ayo ayo maju. Aduh. Tapi jangan menurunkan moril dong, orang lagi bertanding di situ. Oh nanti gol masuk, nanti kamu kalah nanti kamu kalah. Ini suporter macam apa. Gendeng ya, gendeng kali ya," pungkasnya.