TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Ibu Kota.
Salah satu langkah yang dinilai penting yakni melakukan inventarisasi terhadap kondisi seluruh sekolah secara menyeluruh.
Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sekolah mana saja yang membutuhkan perbaikan maupun pembangunan gedung baru, sekaligus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakannya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi E, Rany Mauliani, mengatakan kebutuhan pembangunan sekolah harus dipetakan secara komprehensif agar penanganannya dapat dilakukan sesuai tingkat urgensi.
Hal itu disampaikan Rany usai meninjau kondisi SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.
"Perencanaan pembangunan sekolah harus didukung dengan data yang lengkap. Dengan begitu, sekolah yang memang membutuhkan pembangunan atau perbaikan bisa ditangani berdasarkan tingkat urgensinya," kata Rany, Jumat (24/7/2026).
Rany mengungkapkan, SDN 09 Kebayoran Lama Selatan telah masuk dalam tambahan daftar prioritas pembangunan sekolah pada 2026.
Menurutnya, rencana pembangunan tersebut juga telah disampaikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta.
"Untuk SDN 09 Kebayoran Lama Selatan ini sudah masuk dalam tambahan prioritas pembangunan tahun 2026. Hal itu juga sudah disampaikan langsung oleh Pak Gubernur," ujarnya.
Sebelumnya, SDN 09 Kebayoran Lama Selatan telah masuk dalam daftar 22 sekolah yang menjadi prioritas renovasi.
Sekolah tersebut berada di urutan kedelapan dalam daftar pembangunan dan renovasi yang telah disusun.
Rany mengatakan proses pembangunan sekolah tersebut ditargetkan mulai berjalan pada September 2026.
"Jadi sekolah ini termasuk yang menjadi prioritas pembangunan dan rencananya akan mulai dikerjakan pada September," kata dia.
Proses pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 bulan.
Dengan demikian, Rany berharap gedung sekolah tersebut dapat kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada 2027 mendatang.
Meski demikian, ia menyebut penyelesaian pembangunan tersebut kemungkinan tidak bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.
"Targetnya pembangunan selesai dalam waktu sekitar 10 bulan. Insyaallah bisa kembali digunakan pada 2027, meskipun kemungkinan bukan pada saat tahun ajaran baru dimulai," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Subki, meminta Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi kondisi sekolah secara menyeluruh.
Menurut Subki, pendataan tidak hanya dilakukan terhadap sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Sekolah dengan kondisi bangunan rusak sedang maupun ringan juga perlu masuk dalam pendataan pemerintah.
Ia menilai, data yang lengkap dan akurat akan membantu Pemprov DKI menyusun perencanaan pembangunan dan perbaikan sekolah secara lebih tepat.
"Kami ingin seluruh kondisi sekolah dipastikan sudah terdata dengan baik. Mulai dari sekolah yang mengalami kerusakan berat, sedang, sampai yang ringan," ujar Subki.
Dengan adanya inventarisasi tersebut, Subki berharap tidak ada lagi sekolah yang luput dari perhatian pemerintah ketika menyusun program pembangunan sarana pendidikan.
Menurutnya, pendataan menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan anggaran pembangunan pendidikan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kalau seluruhnya sudah terdata secara komprehensif, tentu perencanaan pembangunan dan perbaikannya bisa dilakukan dengan lebih proper. Jangan sampai ada sekolah yang membutuhkan penanganan tetapi justru terlewat," katanya.
Subki pun menyatakan DPRD DKI siap mendukung Dinas Pendidikan untuk memperbaiki proses pendataan dan pemeriksaan kondisi sekolah di seluruh wilayah Jakarta.
"Kami mendorong sekaligus mendukung Dinas Pendidikan agar melakukan inventarisasi dan investigasi kondisi sekolah dengan lebih baik lagi. Ini penting supaya kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan," tuturnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto.
Ia menilai pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, koordinasi antara DPRD dan Pemprov DKI diperlukan agar pembangunan maupun perbaikan sekolah dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan dengan baik dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Agustina.
Selain pendataan, Agustina juga menekankan pentingnya proses investigasi atau pemeriksaan kondisi sekolah sebelum pembangunan dilakukan.
Ia mengatakan, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan setiap pembangunan menggunakan anggaran publik secara efektif dan menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas.
"Investigasi menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Kita harus memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan dengan baik dan pembangunan yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai standar," ujarnya.
Menurut Agustina, pembangunan sekolah tidak semata-mata mengejar jumlah gedung yang berhasil direnovasi atau dibangun.
Lebih dari itu, kualitas bangunan dan kelayakan fasilitas harus menjadi perhatian agar siswa dan tenaga pendidik dapat menjalankan aktivitas belajar mengajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Karena itu, ia berharap perencanaan pembangunan sarana pendidikan di Jakarta ke depan semakin berbasis data dan kondisi faktual di lapangan.
Dengan begitu, sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan dapat segera mendapatkan perhatian sesuai dengan tingkat urgensinya.
"Yang paling penting adalah memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan. Data harus menjadi dasar perencanaan, kemudian proses pembangunannya juga harus memperhatikan kualitas dan standar yang telah ditetapkan," pungkas Agustina.
Baca juga: TRANSFER Keluar: Dilepas Persija, Pemain Ini Bentrok vs Neymar, Aksi Bersitegang di Lapangan Viral
Baca juga: Jadwal Persija di Piala Presiden: STY Blak-blakan Bocorkan Kondisi Tim, Persebaya Jadi Ujian Perdana
Baca juga: Pramono Ancam Tindak Tegas Penimbun Sampah di Jakarta, Bongkar Ulah Pengelola Swasta
