TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, pada 24 Juli 2026.
Kegiatan ini dihadiri Kepala BNPB, Gubernur NTB, Bupati/Wali Kota se-NTB, unsur Forkopimda, OPD, BMKG, Balai Wilayah Sungai, akademisi, dunia usaha, relawan, dan para pemangku kepentingan, sebagai bentuk penguatan kolaborasi menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi meningkat akibat fenomena El Niño.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kekeringan telah mulai dirasakan di berbagai wilayah.
Hingga Juli 2026, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Dompu telah menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan.
Pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan melalui empat langkah utama antara lain pemutakhiran data wilayah terdampak, percepatan distribusi air bersih, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sebagai upaya mitigasi jangka panjang.
Baca juga: Update Kekeringan NTB: 206 Ribu Jiwa di 134 Desa Terdampak
Data BNPB mengungkap sejumlah fakta soal riwayat kekeringan di NTB, antara lain:
Sebagai bentuk dukungan kesiapsiagaan, BNPB menyiapkan berbagai bantuan logistik dan peralatan bagi Provinsi NTB, di antaranya:
BNPB juga mendorong penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana prasarana, optimalisasi sumber air, serta koordinasi distribusi air bersih lintas kabupaten/kota, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan optimal.
(*)