TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan harapan anak sebagai generasi penerus bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Sumatera Barat melalui Festival Anak Sumatera Barat bertema "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" di halaman Istana Gubernur Sumbar, Minggu (26/7/2026).
Baca juga: Disaksikan Pelaku, Polres Agam Lepasliarkan 244 Burung Hasil Ungkap Perdagangan Ilegal
Kegiatan itu turut dihadiri Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ketua TP PKK Sumbar, Ketua BKOW, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, kepala OPD, pimpinan BUMN/BUMD, Forum Anak, serta ratusan anak dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus memastikan hak-hak anak terpenuhi.
"Tidak ada pilihan untuk mengabaikan harapan dan kebutuhan anak. Jika harus menentukan prioritas, maka program untuk anak harus menjadi yang utama. Negara dan pemerintah daerah wajib hadir memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan yang nyata dan dukungan anggaran yang memadai," tegas Mahyeldi.
Menurutnya, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk pemenuhan hak dasar sekaligus kepastian identitas bagi setiap anak. Ia berharap program tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen memperluas ruang partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
"Anak-anak bukan hanya objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang didengar aspirasinya. Ruang partisipasi anak harus terus diperkuat agar mereka dapat ikut menentukan masa depan daerah," ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai agama serta keteladanan Rasulullah SAW sebagai landasan dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan kepada anak.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar juga memberikan penghargaan kepada anak-anak berprestasi dari berbagai kabupaten dan kota sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi generasi muda.
Sementara itu, Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Rini Handayani, menegaskan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh elemen bangsa memperlakukan anak sejak dini.
"Anak-anak adalah pemimpin masa depan, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Karena itu, suara anak harus didengar dan diwujudkan dalam program-program nyata," katanya.
Rini mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional di Sumbar mengusung semangat pengasuhan positif dengan melibatkan keluarga, pemerintah, komunitas, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan 15 poin Suara Anak Sumatera Barat yang akan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Ia juga mengingatkan tantangan era digital yang menghadirkan berbagai risiko, mulai dari ancaman kekerasan hingga isolasi sosial akibat penggunaan gawai secara berlebihan.
"Keluarga memiliki peran utama membangun pengasuhan yang positif. Anak perlu mendapatkan ruang untuk berkembang, didengar pendapatnya, sekaligus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk di ruang digital," ujarnya.
Baca juga: Empat Dekade Perjuangkan Energi Gelombang Laut, Zamrisyaf Masih Menanti Dukungan Negara
Menurut Rini, falsafah Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun generasi berkarakter sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumbar, Herlin Sridani, mengatakan Festival Anak Sumbar merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong keterlibatan aktif anak dalam pembangunan.
"Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat perlindungan hak anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," kata Herlin.
Ia menjelaskan rangkaian kegiatan meliputi Panggung Ekspresi Forum Anak, penghargaan anak inspiratif, lomba video bertema Sehari Tanpa Kekerasan Bersama Keluarga, Ranking 1 tingkat Sumbar, Kurung Anak Masuk Surau, seminar perlindungan anak, seminar ketahanan mental bagi orang tua, hingga penyampaian Suara Anak kepada Gubernur Sumbar.
Selain itu, DP3AP2KB juga meluncurkan program Pantau Sumbar Menuju Sumbar 2045, yang salah satu fokusnya adalah pelaksanaan screening kekerasan terhadap anak pada Juli hingga Agustus 2026.
Herlin mengungkapkan, pelaporan kasus kekerasan terhadap anak melalui aplikasi SIMPONI PPA masih tergolong rendah, diperkirakan baru sekitar 10 persen dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat jejaring pelaporan, meningkatkan penjangkauan ke masyarakat, serta membangun kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, keluarga, dan anak-anak.
Melalui Festival Anak Sumatera Barat 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah anak, bebas dari kekerasan, serta mendukung lahirnya generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.
