Laporan Reporter TribunFlores.com, Petrus Chrisantus Gonsales

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE – Sidang pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat DPRD Kabupaten Sikka, Senin (27/7/2026), berlangsung tanpa kehadiran Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago maupun Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi dan dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD. Dari unsur pemerintah daerah hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Sikka, Rudulf Ali, Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Ambrosius Peter, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Pembahasan berlangsung cukup dinamis ketika Ketua DPRD meminta pemerintah daerah menjelaskan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor primer, sekunder dan tersier sebagai dasar penyusunan asumsi dalam perubahan APBD.

"Kami ingin mengetahui program dan kegiatan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kita memiliki dasar untuk mengukur target peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Stefanus Sumandi.

Baca juga: DPRD Sikka Minta Kaji Ulang Pembatasan BBM bagi Penunggak Pajak, Berpotensi Picu Konflik Sosial

Ia menegaskan pembahasan perubahan APBD merupakan proses penting yang akan menjadi acuan pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sikka, Gregorius Nago Bapa, meminta pemerintah daerah membangun komunikasi yang lebih baik agar kepala daerah dapat hadir langsung dalam pembahasan anggaran bersama DPRD.

"Kalau tim anggaran pemerintah belum siap, minta Pak Bupati hadir di sini. Mungkin dia lebih pintar," ujar Gregorius yang akrab disapa Us Bapa.

Menanggapi masukan DPRD, Kepala Baperida Sikka, Ambrosius Peter, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dipengaruhi berbagai faktor, sedangkan struktur APBD Kabupaten Sikka masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

"Sebagian besar postur PAD kita masih bergantung pada transfer pusat," kata Ambrosius.

Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah daerah, Ketua DPRD memutuskan menskors rapat untuk memberikan kesempatan melakukan koordinasi lebih lanjut.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB, Karmianto Eri, mengusulkan agar sidang ditunda hingga Plt Sekda Sikka yang baru hadir. Namun, forum akhirnya menyepakati skorsing rapat hingga pukul 14.00 Wita. (Moa)