Kita harus menjamin lembaga ini dapat bekerja secara akseleratif karena masa tugas tiga tahun bukanlah waktu yang panjang. Selain itu, seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sehingga menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan.
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Universitas Malikussaleh (Unimal) mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana dengan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh yang digelar di Ruang Event Hall Gedung Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Pos Komando Wilayah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi serta implementasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028.
Baca juga: Lembaga Dakwah FISIP Unimal Gelar Muslim Leadership Training, Siapkan Generasi Berintegritas
Universitas Malikussaleh diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Mukhlis, bersama Sekretaris Senat Universitas, Dr. Teuku Kemal Fasya. Sementara itu, kegiatan dibuka oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Mirza Tabrani, selaku tuan rumah.
Selain dihadiri pimpinan dari 12 perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh, forum tersebut juga diikuti perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Diskusi ini menjadi wadah menghimpun masukan akademisi guna memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.
Ketua Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Dr. Safrizal ZA, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyempurnakan kinerja Satgas PRR yang dijadwalkan mulai beroperasi secara penuh pada 1 Agustus 2026.
“Kita menginginkan kerja yang dilakukan Posko PRR ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak di 18 kabupaten/kota di Aceh, dengan dukungan anggaran yang telah disetujui pemerintah,” kata Safrizal.
Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi melalui riset, inovasi, dan rekomendasi berbasis bukti sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris Senat Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya, menyampaikan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, lembaga yang diberi mandat hingga 2028 tersebut harus mampu melihat akar persoalan penyebab bencana, bukan hanya berfokus pada dampak yang muncul di hilir.
“Kita harus menjamin lembaga ini dapat bekerja secara akseleratif karena masa tugas tiga tahun bukanlah waktu yang panjang. Selain itu, seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sehingga menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk memberikan analisis ilmiah, pendampingan masyarakat, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
FGD tersebut berlangsung secara interaktif dengan diisi penyampaian perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Satgas PRR, dilanjutkan diskusi serta penyampaian pandangan dari pimpinan perguruan tinggi dan perwakilan kementerian/lembaga.(*)
