TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bonnie Triyana, mendorong agar peristiwa penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan tragedi Kudatuli diakui oleh negara sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal tersebut disampaikan Bonnie dalam acara peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli yang dirangkai dengan peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Baca juga: Saat Megawati Soekarnoputri Meneteskan Air Mata di Momen Peresmian Monumen Kudatuli

Menurut Bonnie, upaya mendorong pengakuan pelanggaran HAM berat ini merupakan agenda krusial.

Sebab, selama bertahun-tahun para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan orang tercinta, tetapi juga dipaksa hidup dalam ketidakpastian dan penundaan keadilan.

"Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini," kata Bonnie.

Bonnie menyatakan, sejarah reformasi di Indonesia tidak akan pernah bisa dipahami secara utuh tanpa mengakui peristiwa 27 Juli 1996. Meski sudah berlalu tiga dekade, Kudatuli belum sepenuhnya menjadi bab sejarah yang selesai.

"30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu yang cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil," ujarnya. 

Baca juga: Kudatuli 1996: Karpet Merah Demokrasi yang Ditenun dari Darah dan Air Mata

Oleh karena itu, lanjut Bonnie, peringatan tiga dekade Kudatuli ini tidak dirancang sekadar sebagai seremoni politik tahunan. Acara ini dihidupkan sebagai ruang kebudayaan, pendidikan publik, dan upaya merawat ingatan kolektif bangsa.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan, PDIP juga menggelar berbagai kegiatan di sejumlah daerah. Bonnie memaparkan, sejak awal bulan pihaknya telah melapor kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta untuk membuka ruang diskusi seni dan demokrasi yang melibatkan 200 budayawan.

Anggota Komisi X DPR RI ini menitipkan pesan mendalam terkait esensi dari kerja-kerja sejarah dan politik.

"Kami percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip tetapi juga merawat ingatan. Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat," imbuhnya. 

Sebagai informasi, acara peresmian monumen dan peringatan bersejarah ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo.

Turut hadir jajaran elite dan fungsionaris DPP PDIP, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ribka Tjiptaning, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, hingga Andi Widjajanto.

Kudatuli adalah singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, yaitu peristiwa kekerasan yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.

Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia menjelang berakhirnya masa Orde Baru.

Latar belakang

ini berawal dari konflik kepemimpinan di tubuh PDI. Terdapat dua kubu utama:

• Kubu yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang memperoleh dukungan luas dari kader dan simpatisan.
• Kubu yang dipimpin oleh Soerjadi, yang diakui pemerintah saat itu setelah Kongres Medan 1996.

Pendukung Megawati mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai bentuk penolakan terhadap pergantian kepemimpinan tersebut.