SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Inovasi modern dan gebrakan baru dihadirkan wakil rakyat Jawa Timur dr Sriatun dalam menjaring suara serta keluhan masyarakat daerah pemilihan dengan mengintegrasikan sistem digital barcode secara langsung.
Langkah kreatif itu menjadi solusi cerdas meninggalkan pola lama berbasis kertas guna menyelaraskan kebutuhan warga Sidoarjo secara presisi dengan program Pemprov Jawa Timur.
Melalui pendekatan berbasis teknologi itu, seluruh masukan mulai dari pengembangan usaha mikro hingga fasilitas desa dipastikan tersaring efektif untuk dikawal ke tingkat provinsi.
Baca juga: Reses 120 Anggota DPRD Jatim Turun ke Warga, 720 Titik Reses Siap Tentukan Arah APBD 2027
Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Sriatun memanfaatkan masa reses untuk menyerap berbagai aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) Sidoarjo.
Diantara metode serap aspirasi yang dilakukan Sriatun adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai alternatif pencatatan manual.
Ini dilakukan saat anggota fraksi PKB ini menggelar serap aspirasi di kawasan tengah kota Sidoarjo, Senin (27/7/2026).
Peserta yang hadir adalah perwakilan pemerintah desa, pelaku UMKM hingga tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sriatun membagikan barcode untuk mereka menyampaikan aspirasi.
"Jika sebelumnya masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis dengan tangan, kali ini karena kita sudah berada di era teknologi, kami tidak membagikan kertas kepada audiens atau tamu undangan. Sebagai gantinya, kami membagikan kode barcode," kata Sriatun saat dikonfirmasi disela kegiatan.
Hal itu menjadi salah satu terobosan yang diperkenalkan Sriatun.
Melalui barcode itu, mereka dapat mengetahui program apa saja yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur.
Nantinya, program apa saja yang banyak mendapat aspirasi bakal dijadikan sebagai prioritas.
Namun demikian, perwakilan perangkat desa ini juga bisa berkeluh kesah atau menyampaikan aspirasi tentang apa yang dibutuhkan di daerah.
Menurut Sriatun, pihaknya sengaja melakukan pendekatan semacam ini.
Tujuannya, memastikan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan apa yang juga menjadi perencanaan daerah atau program Pemprov Jawa Timur.
Meskipun tak menutup peluang untuk aspirasi lain.
"Misalnya ada keluh kesah atau usulan dari lingkungan mereka yang belum tercantum dalam rumusan itu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengusulkannya," tandas Sriatun yang merupakan politisi PKB ini.
Baca juga: Bahaya Laten Narkoba Sudah Masuk Desa Jatim, Ning Laila DPRD Jatim Desak Tiga Pilar Bergerak Bersama
Pertemuan di salah satu kafe di Sidoarjo ini menjadi titik ketiga reses Sriatun.
Sebelumnya, istri dari Bupati Sidoarjo Subandi ini menggelar serap aspirasi di kawasan Kecamatan Tulangan.
Tepatnya, di dua lokasi yang berbeda.
Diantara aspirasi yang sudah dihimpun adalah pentingnya pelatihan bagi UMKM.
Kecamatan Tulangan sebagai salah satu sentra meubel dan pembuatan kerajinan ini membutuhkan tambahan perhatian dari Pemprov berupa pelatihan maupun akses permodalan.
Sriatun memastikan akan mengawal aspirasi ini.
"Mudah-mudahan ini dapat kami usulkan ke Pemerintah Provinsi agar bisa terakomodasi, terealisasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
Sebagai informasi, DPRD Jatim saat ini memang tengah memasuki masa reses.
Setiap anggota DPRD Jatim akan kembali ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui berbagai pertemuan yang dilakukan.
Reses ini berlangsung sejak 25 Juli dan akan berakhir pada 1 Agustus mendatang.
Dalam penjelasan Sekretaris DPRD Jatim M Ali Kuncoro sebelumnya, bahwa reses oleh 120 anggota dewan ini bakal menyasar ratusan titik di Jawa Timur.
Total, ada sekitar 720 titik pertemuan dengan warga yang tersebar di 14 dapil se-Jawa Timur dalam sepekan masa reses.
“Sesuai konstitusi yang berlaku, ini adalah bagian penting bagi seluruh Anggota DPRD Jatim,” kata Sekretaris DPRD Jatim M Ali Kuncoro, Minggu (26/7/2026).
Biasanya, setiap masa reses, anggota dewan akan bertemu secara langsung dengan warga di dapil.
Sejumlah warga dikumpulkan dalam satu lokasi untuk selanjutnya menyampaikan aspirasi dengan cara dialog.
Masing-masing anggota dewan bisa menggelar reses di berbagai titik.
Baca juga: BUMD Hidup Segan Mati Tak Mau, DPRD Jatim Desak Perombakan SDM dan Libatkan Anak Muda
Untuk tahun ini, reses akan menjangkau sekitar 720 titik pertemuan dengan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur sebagai wadah penyampaian aspirasi, masukan dan kebutuhan pembangunan daerah.
"Sesuai tugasnya para wakil rakyat ini akan bertemu dengan masyarakat dalam mendengar dan tentu mendalami berbagai aspirasi yang harus dibantu dan nantinya diperjuangkan dalam APBD tahun depan," ucap Ali.
Terkait reses, Ali Kuncoro menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan mampu menjawab tantangan itu secara tepat sasaran.
Ini menjadi sarana dialog dua arah.
Melalui dialog secara langsung, anggota DPRD dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan, permasalahan serta harapan masyarakat di bidang pembangunan, ekonomi, sosial dan kesejahteraan.
Aspirasi ini akan menjadi pertimbangan penting.
Yakni, dalam pelaksanaan fungsi DPRD di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih responsif, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Setiap aspirasi dan usulan masyarakat yang diterima selama reses lalu akan diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas, serta disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan anggaran.
Aspirasi ini akan diproses secara administratif dan diteruskan kepada Bappeda serta perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
Hasil pembahasan kemudian dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
"Sebagai salah satu bahan penyusunan program pembangunan daerah dan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ucap Ali.
