SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Memperingati momentum peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), DPC PDI Perjuangan menggelar forum diskusi terbuka, Senin (27/7/2026).

Forum ini digelar sebagai bentuk keterbukaan partai politik terhadap kritik dan masukan dari generasi muda demi mengawal demokrasi.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan mahasiswa, pemuda, hingga wartawan itu diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Seminar yang mengusung tema Meretas Jalan Demokrasi itu menghadirkan narasumber Dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo, Drs MSi, dan Praktisi Budaya Dr Agung Suprojo SKom MAP.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka membuka diri untuk menerima kritik dari anak muda.

Sebagai agent of change, sudah sepantasnya pemuda menyumbangkan ide dan pemikiran kritis bagi masa depan bangsa.

Baca juga: Dishub Tetapkan Rute Trans Jatim Koridor II Malang via Gondanglegi, Dilakukan Survei Titik Halte

Menurutnya, kritik dari masyarakat merupakan suplemen penting bagi partai dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

"Kritik itu buat kami adalah sebuah suplemen yang nantinya akan dijadikan oleh Fraksi PDI Perjuangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya."

"Bagaimana kita memastikan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program pemerintah, betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat," kata pria dengan sapaan Adeng.

Ia juga menambahkan, bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada tataran formalitas atau sekadar penyerapan anggaran semata, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan.

Oleh karena itu, dialog yang bertepatan dengan peristiwa Kudatuli ini dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah perlawanan rakyat kecil dalam menyuarakan demokrasi.

Adeng menilai, peristiwa tersebut dinilai mengandung pelajaran berharga yang sangat relevan bagi tata kelola pemerintahan saat ini.

"Peristiwa Kudatuli adalah pengingat bahwa masyarakat memiliki keberanian untuk melawan pembajakan demokrasi."

"Pemerintah juga diingatkan untuk tidak bersikap otoriter dan selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Suko Widodo menyoroti kemunduran gerakan mahasiswa dan pemuda saat ini.

Ia menilai idealisme pemuda kian melunak karena telah terpecah dan tergoda oleh fasilitas maupun politik uang.

Dikatakannya, fenomena penyuapan dan pemberian fasilitas berlebih kepada mahasiswa merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang jauh lebih berbahaya ketimbang penjajahan fisik di masa lalu.

"Setiap perampasan idealisme itu penjajahan. Kalau sekarang, anak-anak dininabobokan dan dimanjakan. Ini pembodohan yang ngeri. Lebih kejam dari penjajahan biasa," tegasnya.

Selanjutnya, dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah, Suko Widodo mendorong mahasiswa dan pemuda untuk menumbuhkan kembali kepekaan sosial dari lingkup terkecil.

Dibandingkan terlalu jauh memikirkan isu nasional di media sosial, ia menyarankan pemuda untuk melihat penderitaan masyarakat di sekitarnya.

"Fokus terhadap lingkungan sekitar dulu. Selesaikan masalah riil di tingkat lokal misalnya, kesejahteraan pekerja, petani," pungkasnya.

Baca juga: 3 Rekomendasi Spot Ngopi Senja Murah di Malang-Batu Mulai Rp5 Ribu, View Gunung Bikin Betah!