TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Komisi III DPRD Jembrana menggelar rapat kerja dengan manajemen RSU Negara di kantor setempat, Senin 27 Juli 2026. 

Adalah untuk membahas peningkatan pelayanan di rumah sakit pemerintah, serta upaya RSU Negara agar operasional tetap maksimal. 

Terungkap, beban utang RSU Negara kini mencapai Rp34 miliar. 

Jumlah tersebut merupakan beban utang masa lalu dan operasional setiap bulannya. 

Baca juga: Soroti Event Lari Canggu, DPRD dan Dispar Bali Minta Event Sport Tourism Taat Regulasi

Ketua Komisi III DPRD Jembrana, Dewa Putu Hendri mengatakan, rapat kerja yang dilaksanakan untuk membahas kondisi pelayanan rumah sakit saat ini, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan dan kondisi keuangan rumah sakit. 

"Kami mengundang jajaran RSU Negara agar mengetahui kondisi dan data sebenarnya saat ini," jelasnya. 

Ternyata, kata dia, sesuai penjelasan Direktur RSU Negara terungkap bahwa total utang masih puluhan miliar. 

Rinciannya, pada tahun 2025, total utang RSU Negara sebesar Rp33,4 miliar. 

Apabila dirinci, sekitar 52 persen merupakan utang obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), sedangkan sisanya merupakan utang di luar obat dan BMHP.

Selain itu, utang tersebut juga berasal dari insentif pegawai, kerja sama pelayanan hemodialisa, serta kerja sama pengelolaan limbah rumah sakit, dan lainnya. 

Jika secara total, posisi utang sebesar Rp34 miliar tersebut tidak seluruhnya merupakan utang obat dan BMHP. 

Sekitar 52 persen atau kurang lebih Rp17 sampai Rp18 miliar merupakan utang obat dan BMHP, sedangkan sisanya merupakan berbagai kewajiban lainnya.

"Ini menjadi hal yang harus dicarikan solusi. Karena pendapatan rumah sakit masih minus jika dibangunkan operasionalnya. Sehingga perlu pembahasan lebih lanjut misalnya pengajuan perbantuan keuangan dari Pemkab," jelasnya.

Secara garis besar, pihak RSU Negara sudah melakukan upaya efisiensi secara internal. 

Seperti pemotongan tunjangan para pegawai dan lainnya agar minus keuangan tak terus membengkak ke depannya. 

Mengingat saat ini tercatat ada minus 200-300 Juta sebulan hanya untuk operasional.1

"Tentunya perlu pembahasan lebih lanjut agar menemukan solusi yang tepat," imbuhnya.