SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Sejarah mencatat bahwa Sumatera Selatan dan Bengkulu pernah bernaung di bawah satu atap pemerintahan yang sama, sebelum akhirnya Bengkulu resmi berdiri sebagai provinsi sendiri pada tahun 1968.
Kendati memiliki akar sejarah yang bertautan, jalan ekonomi yang ditempuh kedua daerah tetangga ini berkembang ke arah yang berbeda.
Bengkulu bersolek di sepanjang pesisir barat daya Pulau Sumatera, mengandalkan potensi pariwisata bahari, perkebunan, dan pertambangan.
Sementara itu, Sumatera Selatan tumbuh sebagai raksasa ekonomi berbasis energi dan pertambangan skala masif yang dipadukan secara solid dengan sektor perkebunan dan pertanian.
Baca juga: Menguji Daya Saing Kepulauan Tradisi vs Lumbung Pangan: Menakar IDSD Nias Selatan dan OKU Timur
Di balik laju roda ekonomi dan aktivitas industri yang masif di kedua wilayah, peran para manajer, direktur, hingga pimpinan instansi menjadi kemudi utama.
Dalam klasifikasi ketenagakerjaan BPS, kelompok ini masuk kategori Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan profesi pengambil keputusan strategis yang menentukan arah kebijakan organisasi dan perusahaan.
Namun, jika kompensasi finansial bersih para penentu kebijakan ini disandingkan, wilayah mana yang memberikan apresiasi lebih tinggi?
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan mengenai peta kompensasi level kepemimpinan di kedua provinsi ini.
Berdasarkan data BPS yang diakses pada Selasa, 28 Juli 2026, Provinsi Bengkulu mencatatkan rata-rata gaji bersih bulanan untuk Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp 4.957.661.
Angka ini memperlihatkan bahwa ruang pasar kerja bagi level manajerial di Bengkulu memberikan apresiasi finansial yang relatif kompetitif.
Tingginya angka ini disinyalir dipengaruhi oleh konsentrasi posisi kepemimpinan di sektor pertambangan, perkebunan ekspor, serta industri jasa dan pariwisata daerah yang menuntut standar remunerasi khusus untuk menarik talenta manajerial ke wilayah pesisir.
Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan membukukan rata-rata gaji bersih bulanan Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan di angka Rp 4.339.897.
Meskipun secara akumulasi PDB regional Sumsel tergolong jumbo di Pulau Sumatera, angka rata-rata gaji bersih manajerialnya berada di bawah Bengkulu dengan selisih sekitar Rp 617 ribu per bulan.
Kondisi ini dipengaruhi oleh variasi skala usaha yang sangat luas di Sumsel.
Selain korporasi energi skala nasional dan multinasional yang memberi gaji tinggi, populasi entitas bisnis di Sumsel juga diisi oleh banyak usaha menengah, koperasi, hingga struktur manajemen di sektor pertanian dan perantara daerah yang meratakan median angka gaji bersih kepemimpinan secara keseluruhan.
Fakta perbandingan pertengahan tahun 2026 ini memberikan perspektif menarik, besarnya potensi energi daerah tidak selalu berbanding lurus dengan rata-rata gaji bersih di level manajerial secara umum.
Bengkulu membuktikan bahwa efisiensi struktur industri dan pasar kerja di wilayah pesisir mampu menawarkan rata-rata penghasilan bersih manajerial yang menggiurkan.
Sementara bagi Sumatera Selatan, tantangannya adalah bagaimana terus mendorong standardisasi remunerasi dan meningkatkan nilai tambah di seluruh spektrum manajemen industri daerah.
