TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) antarkabupaten dan antarkota yang sudah tidak layak jalan dan menggunakan armada tua.

Langkah ini bukan sekadar penertiban, melainkan sebuah transformasi tata kelola yang akan memberdayakan para sopir agar bisa memiliki armada sendiri melalui skema pembiayaan khusus.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.

Sejalan dengan visi ramah lingkungan, KDM berwacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.

"Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar KDM, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Lebih lanjut, Gubernur KDM menegaskan keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan.

Menurutnya, ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.

"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.

Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi

Selain transportasi darat, KDM juga membawa kabar baik bagi sektor transportasi udara.

Mulai Agustus mendatang, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan kembali beroperasi untuk melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.

Tidak hanya rute domestik, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut.

Seiring dengan rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar iklim pariwisata dan sektor ekonomi lokal dapat tumbuh optimal.

Terkait pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan secara intensif.

Ia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi tulang punggung untuk penerbangan ibadah.

"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," pungkas KDM. **pim*