TRIBUNWOW.COM - Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pembantunya di kabinet.

Menurutnya, penurunan tingkat kepuasan publik sebagaimana terekam dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) harus menjadi momentum melakukan pembenahan mendasar terhadap kinerja menteri maupun kepala lembaga.

SMRC merilis, persentase kepuasan publik pada kinerja Prabowo menurun 30,1 persen dalam sembilan bulan terakhir. Pada November 2025 angka kepuasan Prabowo sentuh angka 81,2 persen.

Emrus menilai, evaluasi tidak cukup hanya melihat tingkat kepuasan terhadap Presiden, melainkan juga harus menyasar lebih dari 100 pembantu presiden yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah.

"Menurut saya, lakukan evaluasi terhadap pembantunya yang 100 itu. Lakukan reshuffle yang sangat mendasar sehingga tingkat kepuasan publik tidak semakin menurun," kata Emrus kepada Tribunnews.com Redaksi Solo, Selasa (28/7/2026).

Ia bahkan mengusulkan agar survei berikutnya tidak hanya mengukur tingkat kepuasan terhadap Presiden, tetapi juga memotret secara rinci performa masing-masing kementerian dan lembaga.

"Survei itu perlu di-breakdown sampai tingkat kementerian maupun kepala badan, sehingga Presiden bisa mengetahui siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang menjadi beban pemerintahan," ujarnya.

Emrus menilai, hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan dasar objektif bagi Presiden untuk mempertahankan menteri yang berkinerja baik sekaligus mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti besarnya jumlah pembantu presiden yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.

"Pembantu presiden lebih dari 100 orang, di tengah kondisi ekonomi sekarang menurut saya itu pemborosan. Beberapa kementerian maupun badan bisa digabung supaya lebih efisien," katanya.

Baca juga: Video Lama Prabowo Bela Anak Pencuri Ayam Viral, Soroti Keadilan Hukum

Desakan reshuffle tersebut disampaikan Emrus setelah mencermati hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo turun tajam dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Menurut Emrus, penurunan sekitar 30 poin dalam kurun sembilan bulan merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan pemerintah.

"Kalau saya bisa menyimpulkan, ini termasuk penurunan yang sangat nyungsep. Ini lonceng peringatan bagi pemerintahan Prabowo Subianto," ujarnya.

Ia menilai penurunan tersebut sangat logis apabila dikaitkan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap sejumlah sektor strategis, terutama ekonomi, penegakan hukum, politik, serta komunikasi pemerintah.

Emrus berpendapat tingkat kepuasan publik yang aman semestinya berada di atas 70 persen. Karena itu, capaian 51,1 persen harus dipandang sebagai peringatan agar pemerintah segera melakukan koreksi.

Ia juga menyarankan SMRC melakukan penelitian lanjutan yang memetakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing kementerian dan lembaga.

"Kalau di-breakdown, Presiden akan memperoleh gambaran menteri mana yang benar-benar mendukung kinerja pemerintah dan mana yang justru menurunkan tingkat kepuasan publik," ujarnya.

Hasil survei tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi, bukan dipandang sekadar sebagai kritik terhadap Presiden.

Baca juga: Keakraban Tiga Presiden! Ajudan Ungkap Topik Pembicaraan Prabowo, SBY, dan Jokowi saat Duduk Bersama

(*)