TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menargetkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi barat siap beroperasi 31 Juli 2026.
Sekolah rakyat ini terletak tepat di belakang kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, dan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.
Baca juga: 30 Kepala Keluarga Desa Orobatu Mamuju Belum Nikmati Aliran Listrik Kades Bermohon ke ESDM
Baca juga: Berkas Lengkap Eks Ketua DPRD Mamuju Segera Disidang Kasus Korupsi Makan Minum
Junda menyempatkan meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, menjelang rencana masuknya peserta didik pada 31 Juli 2026 sesuai arahan Kementerian Sosial.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas utama, mulai dari ruang belajar hingga asrama, telah memenuhi standar kelayakan sehingga siap digunakan oleh para siswa, sesuai dengan arahan Gubernur Suhardi Duka.
"Karena itu kami berkepentingan memastikan apakah tempat yang akan ditempati sudah benar-benar layak," kata Junda Maulana, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, tahap awal akan diperuntukkan bagi peserta didik baru, sedangkan program rintisan berikutnya akan dimulai pada akhir Agustus setelah seluruh pekerjaan pembangunan selesai.
Dari hasil peninjauan, fasilitas belajar dinilai telah mampu menampung sebanyak 270 peserta didik yang terdiri atas 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Sebanyak sembilan ruang kelas telah tersedia, dengan kapasitas sekitar 30 siswa setiap kelas.
Selain ruang belajar, dua unit asrama juga telah disiapkan untuk menampung seluruh peserta didik pada tahap awal.
Ketersediaan air bersih dan fasilitas pendukung lainnya telah tersedia, sementara dapur masih bersifat sementara. Junda Maulana menegaskan kepada satuan kerja dan pelaksana proyek agar memastikan seluruh fasilitas siap digunakan sebelum 31 Juli.
"Saya meminta kepada Satker dan pelaksana untuk memastikan bahwa ketika anak-anak datang pada 31 Juli nanti, semuanya sudah siap. Kalau tidak siap, tentu akan mendapat teguran," ujarnya.
Meski demikian, Junda Maulana mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial dan belum sepenuhnya rampung, di antaranya penetapan peserta didik tambahan yang masih dalam proses verifikasi, penugasan guru, kepala sekolah, petugas keamanan, hingga tenaga dapur.
"Kalau dari aspek bangunan, ruang belajar, dan kapasitas untuk 270 orang sudah siap. Namun yang akan menempati masih menunggu penetapan dari kementerian. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ke depan semuanya sudah jelas sehingga kita benar-benar siap," jelas Junda Maulana.
Ia juga meminta agar area yang masih dalam proses pembangunan dipisahkan secara aman dari kawasan yang akan digunakan siswa.
"Saya minta seluruh area yang masih dalam progres pembangunan diblok atau diberi sekat agar aktivitas pembangunan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan anak-anak selama belajar maupun tinggal di lingkungan sekolah," tegasnya.
Sementara itu, Project Manager, Febriyan Sihombing mengungkapkan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekira 80 persen.
"Untuk progres pembangunan secara keseluruhan berada di kisaran 80-an persen. Gedung sekolah yang dapat menampung 270 siswa beserta dua unit asrama juga telah kami siapkan. Adapun pelaksanaan kegiatan MPLS masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial," ujar Febriyan. (*)
