TRIBUN-VIDEO — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan setiap kebijakan kepala daerah, termasuk dalam penanganan tindak kejahatan jalanan seperti begal, harus tetap berada dalam koridor hukum dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan Bima Arya menanggapi sayembara penangkapan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Bima, pemerintah daerah dapat menghadirkan berbagai inovasi kebijakan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan masyarakat.

Salah satu langkah yang dinilai perlu diperkuat adalah peningkatan patroli agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan program sayembara tersebut bukan dimaksudkan untuk mendorong aksi main hakim sendiri.

Menurut dia, sayembara bertujuan membangun keberanian masyarakat menghadapi pelaku kejahatan sekaligus mendorong warga menyerahkan pelaku kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Dedi mengatakan, sejak program itu diumumkan, masyarakat dinilainya mulai lebih berani beraktivitas tanpa terus dibayangi rasa takut terhadap aksi kriminalitas.

Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian di Jawa Barat yang dinilai semakin masif mengungkap berbagai kasus kejahatan.

Menurutnya, keberhasilan aparat membongkar jaringan begal di Sumedang maupun Kota Bandung, menjadi bukti kuatnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian.

Dedi menilai, masyarakat tidak seharusnya terus hidup dalam ketakutan hanya karena ulah segelintir pelaku kriminal.

Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai puluhan juta jiwa, ia menegaskan justru para pelaku kejahatan yang harus merasa takut menghadapi masyarakat yang bersatu melawan kriminalitas.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan program sayembara juga memiliki tujuan penting untuk menekan terjadinya aksi main hakim sendiri. Selama ini, menurutnya, pelaku pencurian kerap menjadi sasaran amukan massa karena warga terbawa emosi setelah menjadi korban.

Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan cukup menangkap pelaku, kemudian menyerahkannya kepada polisi agar diproses sesuai ketentuan hukum.

Dedi mengaku telah beberapa kali menangani kasus pelaku kejahatan yang meninggal akibat amukan massa, mulai dari kasus pencurian kendaraan bermotor di Subang, pencurian kambing di Banten, hingga pencurian hasil pertanian di Cianjur.

Bahkan ia pernah memberikan bantuan kepada keluarga pelaku sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!