TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberlakukan strategi mitigasi darurat secara menyeluruh untuk mengamankan sentra-sentra pertanian dari ancaman gagal panen (puso).
Langkah masif lintas sektoral ini dieksekusi guna merespons proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait puncak fenomena iklim El Nino pada Agustus 2026 yang akan memicu kekeringan ekstrem dan suhu panas hingga 37 derajat Celsius.
Kepala DPKP DIY Aris Eko Nugroho menyatakan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah tadah hujan yang paling rentan terdampak krisis air.
Sebagai garda terdepan pengamanan stok pangan daerah, DPKP DIY menerapkan penyesuaian pola tanam yang ketat serta tata kelola air yang sistematis.
"Langkah strategis antisipasi dampak kemarau yang dilakukan antara lain mapping wilayah langganan kekeringan, mengoptimalkan pengelolaan air, melakukan percepatan tanam pada wilayah potensial tanam padi dengan menggunakan varietas padi tahan kekeringan, mengatur pola tanam sesuai kondisi iklim dan ketersediaan air pada masing-masing wilayah, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemda dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemantauan kondisi lahan pertanian," ungkap Aris, Rabu (29/7/2026).
Menghadapi potensi kemarau yang dapat berlangsung lebih panjang dan mengancam kesejahteraan petani, DPKP DIY merancang kalkulasi pertahanan berlapis.
Selain intervensi fisik berupa mobilisasi pompa air dan pipanisasi, petani secara aktif diinstruksikan untuk menggunakan bibit unggul khusus tahan kering dan mendaftar asuransi pertanian guna mencegah kerugian finansial.
"Langkah antisipatif untuk mengurangi dan mencegah kekeringan di pertanaman antara lain penggunaan varietas padi tahan kekeringan seperti inpago, inpari 32, inpari 38, inpari 39, inpari 42, inpari 46, situbagendit, cakrabuana dan varietas lokal; penyesuaian jadwal tanam terutama di wilayah tadah hujan; pendataan ketersediaan pompa air dan sumur di masing-masing kabupaten; mobilisasi pompa air ke daerah rawan kekeringan untuk lokasi yang memiliki sumber air permukaan dan air tanah; melaksanakan normalisasi perbaikan saluran dan membuat pipanisasi untuk wilayah yang ada sumber air permukaan, mendorong petani mengikuti asuransi usaha tani padi (AUTP)," papar Aris secara merinci.
Baca juga: Siap Seru-seruan! Color Water Run 2 Hadir di Waterboom Jogja 2 Agustus 2026
Mengingat hampir seluruh wilayah DIY kini telah berstatus waspada kekeringan, penyelesaian krisis air tidak dapat ditangani satu instansi saja.
Aris menegaskan bahwa intervensi infrastruktur air berskala besar telah disiagakan melalui kerja sama erat antara pemerintah daerah hingga tingkat kementerian pusat.
"Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan Dinas PU dan Dinas Pertanian Kabupaten, Kementerian Pertanian, KemenPUESDM dan BBWSO telah melakukan intervensi infrastruktur air seperti irigasi pompa, irigasi perpipaan, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier," tegasnya.
Langkah mitigasi agresif dari DPKP DIY ini merupakan respons absolut terhadap data terkini BMKG yang menunjukkan bahwa krisis iklim tahun ini membutuhkan penanganan serius.
Fase rawan kekeringan telah menguat sejak kemarau bermula pada April hingga Mei lalu.
Meskipun nantinya kemarau berakhir, wilayah DIY masih harus menghadapi masa transisi (pancaroba).
"Musim kemarau sudah dimulai April-Mei. Puncaknya kami prediksi pada Agustus 2026, sedangkan akhir musim kemarau sekitar November dasarian pertama hingga kedua," ujar Reni.
Lebih mengkhawatirkan, jika intensitas El Nino terus merangkak naik, masa paceklik air diproyeksikan akan lebih panjang.
Hujan yang seharusnya turun di akhir tahun bisa tertunda berbulan-bulan, mengulang skenario krisis iklim yang pernah terjadi pada tahun 2023.
"Kalau El Nino berkembang menjadi kuat, awal musim hujan bisa lebih mundur lagi. Prediksi terbaru menunjukkan El Nino berada pada kategori moderat mulai Juli dan berpotensi menjadi kuat pada Agustus hingga Desember," tegas Reni.
Kondisi nirhujan ini sudah terlihat dari data di lapangan.
"Potensi hujan pada Agustus sangat kecil. Dari monitoring HTH, hampir seluruh wilayah DIY sudah berada pada status waspada kekeringan. Artinya, umumnya sudah lebih dari 21 hari tidak turun hujan," tambahnya.
Meski kondisi ini akan membuat suhu udara melonjak tinggi, Reni meluruskan bahwa fenomena ini bukanlah gelombang panas (heatwave) layaknya di negara subtropis. Posisi Indonesia di ekuator dengan keliling lautan mampu menstabilkan suhu udara ekstrem tersebut.
"Yang dirasakan masyarakat bukan gelombang panas, tetapi suhu yang lebih terik karena langit cenderung cerah sehingga radiasi matahari diterima permukaan bumi secara maksimal," jelasnya.
"Kemungkinan besar suhu maksimum bisa mencapai 37 derajat Celsius," lanjutnya.
Tingginya paparan radiasi tanpa awan penutup ini juga memicu karakteristik unik lainnya. Pada siang hari suhu terasa memanggang, namun pada malam hingga pagi hari, masyarakat akan merasakan hawa dingin yang menusuk atau yang kerap disebut dengan fenomena bediding.
BMKG secara khusus mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya sektor ketahanan pangan seperti DPKP DIY, serta masyarakat umum untuk segera memitigasi cadangan air bersih, melindungi lahan pertanian, serta mewaspadai lonjakan potensi kebakaran lahan di tengah udara yang kian mengering. (*)
