TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Simak Kunci Jawaban pada soal Pendidikan Budaya Melayu Riau (BMR) Kelas 12 Bab 4 tentang Mendirikan Provinsi Riau.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa bisa mengerjakan soal-soal tersebut secara mandiri.

Kunci jawaban digunakan nantinya untuk mengukur kemampuan diri.

Soal dan Kunci Jawaban BMR Kelas 12 Bab 4 ini ditujukan sebagai bahan belajar bagi para siswa di rumah.

Soal Kunci Jawaban BMR Kelas 12 Bab 4 ini merujuk pada buku siswa Muatan Lokal Pendidikan Budaya Melayu Riau (BMR) K13 kelas XII terbitan Narawita Swarna Persada.

Diketahui Kunci Jawaban BMR Kelas 12 Bab 4 adalah tentang Mendirikan Provinsi Riau.

Berikut Soal dan Kunci Jawaban BMR Kelas 12 Bab 4 dilansir dari budayamelayuriau.org:

1. Melalui keputusan PPKI, 19 Agustus 1945, Sumatra ditetapkan sebagai provinsi bersifat administratif. Namun baru melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, Sumatra berstatus provinsi penuh yang berpusat di…

a. Palembang

b. Medan

c. Tanjungpinang

d. Padang

e. Pekanbaru

Pembahasan:

Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar keenam di dunia, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif. Baru melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi penuh yang berpusat di Medan.

Jawaban: b. Medan

2. Setelah satu tahun Provinsi Sumatera didirikan, pada tahun 1948, terbentuklah tiga provinsi di pulau Sumatra yakni, kecuali…

a. Provinsi Sumatera Bagian Utara

b. Sumatera Tengah 

c. Sumatera Bagian Selatan

d. Daerah Istimewa Aceh

e. salah semua

Pembahasan:

Tentu saja, rentang jarak antar daerah masih amat jauh. Oleh karena itu, usul agar Sumatera dipecah-pecah lagi menjadi beberapa provinsi segara muncul begitu provinsi ini disahkan. Tak lama kemudian, sekitar satu tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan atau pada tahun 1948, terbentuklah tiga provinsi lagi di pulau ini yakni Provinsi Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, dan Sumatera Tengah. 

Jawaban: d. Daerah Istimewa Aceh

3. Semasa bergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah, hanya ada empat kabupaten dalam Provinsi Riau saat itu. Kabupaten tersebut adalah, kecuali…

a. Kampar

b. Inderagiri

c. Bengkalis

c. Siak

d. betul semua

Pembahasan:

Khusus Sumatera Tengah berpusat di Bukittinggi, berdiri berdasarkan UU No.10 tahun 1948, 15 April 1948.  Daerahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Jambi, dan Keresidenan Riau. Khusus Keresidenan Riau terdiri atas empat kabupaten yakni Kampar, Bengkalis, Inderagiri, dan Kepulauan Riau. Oleh karena keadaan dalam perang, Provinsi Sumatera Tengah waktu ini bersifat militer atau disebut Provinsi Sumatera Tengah Jilid I. Baru tahun 1950, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, No.4 tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950, daerah ini ditetapkan kembali menjadi Provinsi Sumatera Tengah.

Jawaban: c. Siak

4. Bergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah, hanya menciptakan kesenjangan pembangunan di Riau.

Pada tahun 1950-an, dari 27 SMPN, 21 berada di Sumatera Barat, selebihnya ada di Riau dan Jambi. Berapa SMPN  yang ada di Riau…

a. tiga

b. lima

c. empat

c. lima

d. enam

Pembahasan:

Pada tahun 1950-an, di Provinsi Sumatera Tengah, terdapat 27 SMP Negeri (SMPN), tetapi hanya empat SMPN saja yang berada di Keresidenan Riau, selebihnya yakni 21 SMPN berada di Sumatera Barat, dan dua SMPN lagi di Jambi. Begitu juga Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang se-Sumatera Tengah berjumlah 14 sekolah, hanya satu sekolah berada di Riau dan Jambi, sedangkan selebihnya di Sumatera Barat.

Jawaban: c. empat

5. Kongres Rakyat Kepulauan Riau yang direncanakan tak dapat dilaksanakan karena banyaknya hambatan dari pemerintah Sumatra Tengah. Pembentukan panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau dilakukan pada…

a. 15 Maret 1953

b. 16 Maret 1953

c. 17 Maret 1953

d. 18 Maret 1953

e. 19 Maret 1953

Pembahasan:

Pada bulan Maret 1953, dua peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau, 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia (PNI) Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan adanya kesatuan pandangan geobudaya dalam menentukan sikap untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom provinsi, terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah. Kepulauan Riau dapatlah disebutkan mewakili kawasan Riau lautan, sedangkan Rengat yang waktu itu pusat kabupaten Inderagiri mewakili daerah Riau daratan. 

Jawaban: b. 16 Maret 1953

6. Kongres Pemuda Riau, 17 Oktober 1954 di Pekanbaru membentuk Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) yang berkedudukan di Pekanbaru dengan pengurusnya, kecuali…

a. SM. Amin

b. Atan bin Mat 

c. H. Abdul Hamid Yahya

d. Yahya Qahar 

e. Soeman Hs

Pembahasan:

Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau, 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Selain mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau, kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR) yang berkedudukan di Pekanbaru dengan pengurusnya adalah Yahya Qahar, Atan bin Mat, H. Abdul Hamid Yahya, Anas Bey, Wan Mochtar Hasan, Mahmud, dan Umar Amaludin. Kegiatan ini  sampai mengirimkan utusan ke pemerintah pusat untuk menyatakan perlunya Riau menjadi provinsi tersendiri. Yahya Qahar, Atan bin Mat, Ali Asral Jamal, H. Muhamad, dan Ahmad Yusuf, dipercayakan untuk tugas tersebut. 

Jawaban: a. SM. Amin dan e. Soeman Hs (terdapat dua jawaban yang benar)

7. Pada 22 Oktober 1954, dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau di Sumatera Barat, Bukittingi yang dipimpin oleh ketua…

a. Intan Judin

b. Wan Mochtar Hasan

c. Anas Bey

d. Hasan Basri Js

e. Soeman Hs

Pembahasan:

Gerakan pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah. Malahan, pada 22 Oktober 1954, dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukittingi, dipimpin Hasan Basri Js sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Di ibu kota Provisi Sumatera Tengah itu, mereka menyatakan tekad memisahkan Riau dari Sumatera Tengah. Semangat kongres ini pulalah yang membakar sehingga terlaksananya Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau, 22 Maret 1955.

Jawaban: d. Hasan Basri Js

8. Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau (P3R) diketuai oleh… 

a. H. Muhammad Amin

b. T. Kamarulzaman 

c. H. Abdul Hamid Yahya

d Mahmud

e. Soeman Hs

Pembahasan:

Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua yakni mengajukan resolusi kepada pemerintah agar  daerah Riau yang meliputi empat kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I. Selain itu, konferensi berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau (P3R) yang diketuai oleh H. Abdul Hamid Yahya, sedangkan wakilnya adalah H. Muhammad Amin. Duduk sebagai sekretaris adalah T. Kamarulzaman. P3R juga dilengkapi dengan anggota yang berasal dari anggota dewan kabupaten-kabupaten peserta konferensi, masing-masing dua orang.

Jawaban: c. H. Abdul Hamid Yahya

9. Perjuangan mendirikan Provinsi Riau yang fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau.

Kongres tersebut dilaksanakan di Pekanbaru, pada tanggal…

a. 31 Januari sampai 2 Februari 1956

b. 30 April sampai 3 Mei 1956 

c. 31 Maret sampai 2 April 1956

d 30 Januari sampai 1 Februari 1956

e. 30 Maret sampai  2 April 1956

Pembahasan:

Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu di Riau maupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktis sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau yang diprakarsai Panitia Persiapan Provinsi Riau (P3R) di bawah pimpinan Abdul Hamid Yahya (ketua), H. Muhamad Amin (wakil ketua), dan T. Kamarulzaman (sekretaris). Kongres Rakyat Riau dilaksanakan di Pekanbaru, 31 Januari sampai 2 Februari 1956, diikuti berbagai kalangan dari seluruh kabupaten Keresidenan Riau, dengan satu-satunya keputusan yakni menuntut berdirinya Provinsi Riau. 

Jawaban: a. 31 Januari sampai 2 Februari 1956

10. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau juga dilakukan di parlemen pusat. Satu-satunya putra Riau di parlemen waktu itu adalah…

a. Ma’rifat Mardjani

b. Ali Asral Jamal

c. Umar Amaludin

d. Ahmad Yusuf

e. H. Abdul Hamid Yahya

Pembahasan:
perjuangan di parlemen pusat diperkuat seperti melalui tangan satu-satunya putra Riau di lembaga tinggi negara itu yakni Ma’rifat Mardjani. Perjuangan melalui pers juga dilaksanakan bukan saja untuk menangkis serangan melalui media oleh pihak yang tidak menyenangi berdirinya Provinsi Riau, tetapi juga membuat opini betapa perlunya Provinsi Riau diwujudkan.

Jawaban: a. 31 Januari sampai 2 Februari 1956

11. Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 tentang Keresidenan Riau menjadi provinsi terpisah dari Sumatra Tengah ditandatangani Presiden Soekarno di… 

a. Batam

b. Bali

c. Pekanbaru

d. Jakarta

e. Tanjungpinang

Pembahasan:

Dalam kerancuan pemerintahan itu pulalah, keluar Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Keresidenan Riau sebagai provinsi, berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena berbagai pertimbangan keamanan dan pembangunan waktu itu, seiringan dengan pemberontakan Perlawanan Revolusioner Rakyat Indonesia (PRRI), buah dari aktivitas Dewan Banteng, Tanjungpinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau.

Jawaban: b. Bali

13. Sejak menjadi Provinsi Riau, banyak tokoh yang telah menjadi gubernur dengan masa jabatan berbeda-beda. Sampai saat ini, gubernur yang telah memimpin Riau berjumlah…
a. 13 
b. 14 
c. 15
d. 16 
e. 17 

Pembahasan:

Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten/ kota, bahkan satu kabupaten pada masa awalnya yakni Kepulauan Riau menjadi provinsi tersendiri yakni Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 13 tokoh telah memimpin daerah ini sebagai gubernur  dengan masa jabatan berbeda-beda. Masa pengabdian, 2019-2024, Riau dipimpin oleh Drs H. Syamsuar M. Si yang didampingi Brigjen TNI (Purnawirawan) Edy Natar Nasution.

Jawaban: a. 13

14. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau pada awal kemerdekaan berkiblat ke Malaysia. Alat tukar di Riau pada waktu adalah…

a. dollar Kepulauan Riau

b. ringgil Malaysia

c. dollar Singapura

d. rupiah Kepulauan Riau

e. ringgit Kepualaun Riau

Pembahasan:

Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Alat tukar dalam bentuk uang dibuat cukup khusus seperti adanya Dollar Kepulauan Riau. Arah perdagangan dan perkembangan pasar juga bergantung pada jalur selat Malaka. Memang sejak sebelum dan pada masa kolonial, Riau tidak dapat dipisahkan dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia dan pulau-pulau yang ada di kepulauan Riau. 

Jawaban: a. dollar Kepulauan Riau

15. Provinsi Riau secara resmi terbentuk pada…

a. 7 Agustus 1957

b. 8 Agustus 1957

c. 9 Agustus 1957

d. 10 Agustus 1967

e. 11 Agustus 1967

Pembahasan:

Dalam kerancuan pemerintahan itu pulalah, keluar Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Keresidenan Riau sebagai provinsi, berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena berbagai pertimbangan keamanan dan pembangunan waktu itu, seiringan dengan pemberontakan Perlawanan Revolusioner Rakyat Indonesia (PRRI), buah dari aktivitas Dewan Banteng, Tanjungpinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau.

Jawaban: c. 9 Agustus 1957

Itulah kunci jawaban pendidikan BMR Kelas 12 Bab 4 adalah tentang Mendirikan Provinsi Riau, semoga bermanfaat.

( Tribunpekanbaru.com )