TRIBUNJOGJA.COM - Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DI Yogyakarta memantik ragam respons dari orang tua siswa.
Mayoritas wali murid menilai langkah penghentian sementara merupakan hal yang tepat demi menjamin keselamatan dan kualitas makanan bagi anak-anak mereka.
Liestiani, orang tua siswa di Kota Yogyakarta, mengaku tidak keberatan apabila program MBG dihentikan sementara waktu demi proses evaluasi.
Kebetulan, anaknya kini mengenyam pendidikan di sekolah yang jatah MBG-nya dikirim dari SPPG "bermasalah" dan dilarang beroperasi sedari tanggal 28 Juli 2026 lalu.
"Ya bagus, yang ditutup itu kan pasti yang bermasalah. Daripada dipaksakan beroperasi, nanti kalau ada apa-apa malah anak yang jadi korban," ujarnya, Rabu (29/7/26).
Menurutnya, penghentian sementara pasokan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah imbas deretan SPPG terkena suspend bukanlah sebuah persoalan besar.
Liestiani bahkan menyoroti skema penyaluran MBG yang dinilainya sejak awal belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama di wilayah Kota Yogyakarta.
"Kalau soal tidak dapat MBG lagi sementara, sebenarnya tidak masalah. Wong sejak awal saya meyakini MBG tidak tepat sasaran. Alangkah baiknya kalau dialokasikan untuk anak yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.
Ia pun mengkritik respons pemerintah pusat, khususnya para pengelola program MBG, terhadap berbagai masukan publik yang dinilainya masih terkesan "tutup kuping".
Bukan tanpa alasan, berbagai masukan dari ragam kalangan sudah disampaikan sejak dahulu kala, namun pelaksaannya di lapangan tetap saja serampangan.
"Terus terang, sebenarnya enggak ada yang bisa diharapkan dari program ini. Sudah banyak kritik yang masuk, tapi responsnya cuma begitu-begitu saja," lanjutnya.
Nada serupa disampaikan Parwanto, salah satu rang tua siswa asal Kabupaten Sleman, yang mendukung penuh suspend untuk deretan SPPG tersebut.
Ia menekankan, penutupan sementara ini harus dijadikan momen untuk evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut aspek higienitas, sanitasi, hingga pengelolaan limbah dapur.
"Seharusnya menjadi evaluasi, tidak hanya sekadar penutupan. Berarti kan di situ ada kerugian masyarakat karena ada masalah di dalamnya, baik higienitas maupun sanitasi. Ini perlu jadi koreksi terutama buat pemerintah pusat agar kejadian keracunan seperti di Kulon Progo kemarin tidak terjadi lagi," ungkapnya.
Parwanto juga menyentil beban implikasi yang kerap ditanggung oleh pemerintah daerah akibat permasalahan di tingkat operasional dapur BGN.
Padahal, pelaksanaannya di lapangan, pemerintah daerah terkesan sama sekali tidak dilibatkan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Ketika ada kasus keracunan, pemerintah daerah akhirnya juga harus ikut pusing, padahal Pemda tidak bertanggung jawab atas pelayanan dapur tersebut karena semuanya terpusat ke BGN. Maka, harusnya Pemda juga dilibatkan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun manajemen," bebernya.
Sementara, Gustiawan, wali murid di Kota Yogyakarta lainnya, juga menyuarakan persetujuannya atas kebijakan BGN menghentikan sementara operasional belasan SPPG di DIY.
Namun, ia mengingatkan agar BGN tidak hanya mengevaluasi manajemen dapur di tingkat lapangan, tapi juga meninjau ulang konsep besar program di tingkat pusat.
"Evaluasi total, jangan cuma manajemen dapurnya. Maksudnya, yang di pusat sana, di BGN itu, juga harus dievaluasi. Sudah benar belum ini programnya," ujarnya.
Secara khusus, Gustiawan menyentil distribusi MBG yang dinilainya kurang selektif karena turut menyasar sekolah-sekolah dengan latar belakang ekonomi mampu.
Sehingga, ia mendorong, alangkah baiknya program ini diprioritaskan untuk anak-anak yang membutuhkan, dengan kualitas permakanan yang ditingkatkan.
"Masih jauh dari kata benar. Sekarang lihat, sekolah-sekolah swasta elit itu dapat MBG. Buat apa? Wong sejak sebelum ada MBG mereka sudah bisa membiayai sendiri untuk makan siang siswa," tegasnya.
"Saya setuju 100 persen kalau MBG ini difokuskan untuk siswa-siswa yang memang membutuhkan, itu bermanfaat banget. Jangan digebyah-uyah (disamaratakan) seperti sekarang, banyak yang mubazir kan, anggaran negara terbuang percuma," imbuh Gustiawan. (aka)
