TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, ternyata bukan semata-mata akibat minimnya pasokan.

Di balik barisan kendaraan yang mengular, terdapat aktivitas pemburu bahan bakar minyak (BBM) yang memanfaatkan celah aturan pembelian BBM bersubsidi.

Salah satunya dilakukan pedagang BBM eceran.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing bahkan telah menambah kembali pasokan BBM bersubsidi sebanyak 10 kiloliter (KL) untuk membantu mengurai antrean.

Ini adalah penambahan suplai yang kedua pada bulan ini. Penambahan pertama dilakukan pada 21 Juli. 

Penambahan pertama mendapatkan 32 KL Pertalite dan 8 KL Solar.

Dengan tambahan tersebut, Kuansing kini mendapat pasokan Pertalite sebanyak 163 KL dan Solar sebanyak 184 KL.

Namun, tambahan pasokan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.

Ternyata ada persoalan yang lebih rumit dan kompleks. 

Pedagang BBM eceran disebut menjadi salah satu penyebab antrean kembali mengular di SPBU.

Baca juga: Stok BBM di Sejumlah SPBU Pekanbaru Masih Normal, Belum Terlihat Antrean Kendaraan

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Kuansing, Masnur melalui Kabid Perindustrian, Saprialis, mengungkapkan praktik tersebut saat pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan di SPBU Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, beberapa hari lalu.

SPBU ini kerap terjadi antrean panjang, hingga 500 meter. Antrean itu mengganggu lalulintas.

Menurutnya, pedagang sebenarnya membeli BBM dengan prosedur yang terlihat sesuai aturan.

Mereka menggunakan barcode MyPertamina dan melakukan transaksi sesuai ketentuan.

Persoalannya muncul ketika satu orang menggunakan beberapa kendaraan dan barcode berbeda.

Dengan cara itu, pembelian yang dilakukan dalam sehari bisa berulang kali tanpa secara langsung melanggar mekanisme transaksi pada masing-masing kendaraan.

"Pagi si A bawa Agya, siang si A datang lagi antre bawa Innova, sorenya si A datang lagi antre dengan membawa mobil lain," ujar Saprialis, Rabu (29/7/2026).

Kondisi tersebut membuat pengawasan menjadi dilematis.

Di satu sisi, pola pembelian itu diduga digunakan untuk memasok BBM eceran.

Namun di sisi lain, setiap transaksi dilakukan menggunakan barcode dan kendaraan yang secara administrasi memenuhi ketentuan.

Saprialis mengatakan pihaknya tidak bisa begitu saja menindak orang tersebut karena pembelian BBM dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Fenomena pedagang Pertalite eceran juga semakin menjamur di Teluk Kuantan.

Salah satu pemicunya adalah keterbatasan jumlah SPBU.

Sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan ekonomi Kuansing, Teluk Kuantan saat ini hanya memiliki satu SPBU.

Pedagang BBM eceran pada akhirnya muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang enggan menghabiskan waktu mengantre di SPBU. Namun, kemudahan itu dibayar mahal.

Pertalite yang dibeli masyarakat melalui pedagang eceran bisa mencapai Rp15 ribu per liter, jauh di atas harga resmi di SPBU.

Selisih harga yang besar tersebut menjadi ladang keuntungan bagi pedagang.

"Karena untung yang tinggi, pedagang Pertalite eceran pun menjamur," ujar Saprialis.

Solusi untuk mengurangi jumlah pedagang eceran adalah menekan harga Pertalite dan solar di tingkat eceran.

"Tidak boleh BBM subsidi di jual jauh lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan. Celah ini yang akan kami bahas nantinya dengan pihak kepolisian," ujar Saprialis.

Selain pembelian berulang oleh pemburu BBM, panjangnya antrean juga dipengaruhi durasi pengisian BBM setiap kendaraan.

Saprialis menjelaskan, satu kendaraan minibus yang membeli sekitar 50 liter Pertalite membutuhkan waktu kurang lebih lima menit untuk proses pengisian.

Sementara kendaraan jenis Colt Diesel dengan pembelian sekitar 80 liter Solar membutuhkan waktu hingga delapan menit.

Jika puluhan kendaraan datang bersamaan, waktu pengisian tersebut membuat antrean dengan cepat mengular.

"Kalau satu kendaraan membutuhkan waktu beberapa menit, kemudian kendaraan yang datang jumlahnya banyak, tentu antrean akan semakin panjang," jelasnya.

Faktor ketiga adalah keterbatasan infrastruktur.

"Penyebab ketiga, Teluk Kuantan hanya memiliki satu unit SPBU. Sementara Teluk Kuantan merupakan pusat kota Kuansing," ujarnya.

Kopdagrin Kuansing tidak tinggal diam melihat persoalan tersebut.

Sejumlah skema telah dicoba untuk memecah konsentrasi antrean di SPBU Sungai Jering.

Salah satunya dengan meningkatkan pasokan Pertalite dari sebelumnya 16 KL menjadi 24 KL.

Pemerintah juga menggeser pasokan Solar yang sebelumnya terkonsentrasi di SPBU Sungai Jering ke SPBU Jake.

Langkah itu ditujukan agar antrean kendaraan, khususnya truk, tidak menumpuk di satu titik.

Dengan skema tersebut, kendaraan yang membutuhkan Solar dapat terbagi ke dua SPBU. Hasilnya mulai terlihat.

"Hasilnya ada perubahan, antrean mulai terurai sudah tidak panjang lagi seperti yang terjadi beberapa hari lalu," ujar Saprialis.

Meski antrean mulai terurai, pemerintah menyadari persoalan tidak akan selesai hanya dengan menambah pasokan.

Sebab, akar masalahnya juga menyangkut distribusi, pola pembelian, pertumbuhan pedagang BBM eceran, serta keterbatasan jumlah SPBU.

Karena itu, Kopdagrin Kuansing juga telah berkoordinasi dengan BPH Migas terkait penambahan titik pembangunan SPBU baru di Teluk Kuantan.

Langkah tersebut mendapat respons positif. BPH Migas disebut memberikan ruang bagi investor yang berminat membangun SPBU baru di Teluk Kuantan.

Kehadiran SPBU tambahan dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi penumpukan kendaraan di satu titik.

Namun, rencana itu masih berhadapan dengan persoalan klasik, modal.

"Hanya saja modal membuka SPBU kan lumayan besar," pungkas Saprialis.

( Tribunpekanbaru.com / Guruh BW )