TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan empat kalurahan sebagai lokasi percontohan revitalisasi Program Lumbung Mataraman.
Alih-alih sekadar berfokus pada peningkatan produksi panen, program ini dititikberatkan pada pembentukan kemandirian ekonomi tingkat desa.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara tegas memperingatkan kelompok pengelola agar tidak melanggengkan mentalitas bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun.
Langkah strategis ini dirancang oleh Pemda DIY sebagai upaya tiga pilar, yakni untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, membangun kemandirian pangan, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan di wilayah DIY.
Menurut Sri Sultan, bantuan dari pemerintah di fase awal seharusnya menjadi pemicu tumbuhnya usaha produktif yang bisa terus berkembang melalui pengelolaan modal secara kolektif. Ia tidak ingin program ketahanan pangan ini layu sebelum berkembang akibat tata kelola keuangan yang buruk di tingkat petani.
"Kalau sekali panen, bubar. Minta bantuan lagi, ya jangan begitu," tegas Sri Sultan di Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).
Sebagai bentuk keseriusan, kebijakan ini telah dipayungi oleh Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui instruksi tersebut, ditetapkan empat kalurahan yang mewakili empat kabupaten di DIY sebagai basis percontohan, yaitu Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo; dan Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Gubernur DIY menjelaskan bahwa revitalisasi ini merupakan bentuk akselerasi dari model yang sudah dirintis sebelumnya. Keempat kalurahan tersebut memikul tanggung jawab besar karena diproyeksikan menjadi kiblat pengembangan program ketahanan pangan bagi desa-desa lain di masing-masing kabupaten.
"Ya, percepatan saja. Kemarin kan baru model, baru empat. Empat itu kita percepat. Satu kabupaten satu," ujar Sri Sultan.
Lebih jauh, Raja Keraton Yogyakarta ini menjabarkan metrik keberhasilan Lumbung Mataraman. Parameter utamanya tidak hanya diukur dari tonase hasil produksi pangan yang dihasilkan lahan, tetapi dari kemampuan kelompok tani dalam membangun kemandirian ekonomi usahanya.
Sistem yang dituntut oleh Sultan adalah tata kelola bisnis berkelanjutan. Hasil usaha yang diperoleh wajib disisihkan sebagian sebagai tabungan atau modal bersama, bukan dihabiskan seluruhnya pascapanen.
"Ya saya kira ada yang dibagi hasil mungkin dengan petani atau apa, tapi mestinya ada yang disisihkan untuk ditabung. Dalam arti ditabung itu kepemilikan bersama yang bisa jadi modal. Kalau enggak ya bantuan sekali saja. Jangan setiap tahun. Mestinya kan begitu. Karena produk itu kan dijual," kata Sri Sultan.
Dengan adanya akumulasi modal dari sisa keuntungan penjualan tersebut, kelompok pengelola Lumbung Mataraman diharapkan mampu melakukan ekspansi usaha. Modal kolektif ini nantinya bisa digunakan untuk membiayai musim tanam berikutnya, atau bahkan memperluas lahan garapan.
"Saya berharap penjualan itu juga menguntungkan, jangan rugi. Nah, nanti di situ kan ada keuntungan. Keuntungan ada yang bisa dibagi kepada masyarakat. Tapi dibikin sisa. Sisa ditabung atas nama siapa kesepakatannya. Sehingga akhirnya dia punya modal yang mungkin bisa nanti nyewa sendiri. Lebih dari satu hektare, kan gitu. Daripada manggur misalnya. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada," jelasnya.
Untuk memastikan operasional program ini tidak terhenti di tengah jalan dan terawasi dengan baik, Pemda DIY mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Ekosistem revitalisasi ini akan melibatkan peran aktif dari pemerintah kabupaten, instansi/perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, hingga tenaga pendamping teknis di lapangan.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mengawal keempat kalurahan percontohan tersebut menjadi model pengembangan yang sukses, berkelanjutan, dan siap direplikasi secara masif demi mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan di DIY.
