TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kemunculan konten kreatif yang menampilkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di media sosial menjadi perhatian pengamat komunikasi politik.

Fenomena tersebut dinilai mencerminkan perubahan cara pejabat publik menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui format visual, singkat, dan mudah dipahami, terutama untuk menjangkau generasi muda.

Salah satu konten yang menjadi sorotan adalah video bertema "Avatar Nusantara: Bahlil Sang Penguasa Energi Nusantara" yang beredar di media sosial. Video berdurasi sekitar 50 detik itu menampilkan sosok Bahlil dalam konsep fantasi dengan simbol empat elemen, yakni air, tanah, angin, dan api sebagai gambaran mengenai energi Indonesia.

Konten tersebut bukan produksi resmi pemerintah, melainkan karya kreatif yang beredar di ruang digital.

Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin menilai kemunculan konten kreatif yang mengangkat figur pejabat menunjukkan perubahan pola masyarakat dalam menerima informasi politik dan kebijakan publik.

Menurut Ujang, konten yang dikemas secara ringan dapat menjadi salah satu cara masyarakat mengenal figur publik maupun program pemerintah. Namun, ia menegaskan komunikasi publik tetap harus berjalan bersama substansi kebijakan.

"Dalam komunikasi politik hal seperti ini sah-sah saja, karena selalu ada sisi positif dan negatifnya, apalagi masyarakat saat ini lebih menyukai konten yang ringan dibanding isu yang rumit," kata Ujang, Kamis (30/7/2026).

Ujang melihat kemunculan konten kreatif tersebut sebagai bagian dari respons publik terhadap figur pejabat di ruang digital. Menurutnya, konten yang mudah diingat dan dikemas secara menarik memiliki peluang lebih besar diterima masyarakat.

Ia mencontohkan konten kreatif sebelumnya, termasuk lagu bertema program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di media sosial. Menurutnya, format seperti itu lebih mudah diterima karena menggunakan pendekatan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

"Konten yang dibuat kreator memudahkan masyarakat mengenal figur pejabat maupun program pemerintah. Kehidupan masyarakat sudah cukup berat, sehingga mereka lebih mudah menerima konten yang ringan dan menghibur, sedangkan konten yang terlalu berat biasanya akan dilewati," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Dorong Prabowo Reshuffle Total Kabinet dan Perbaiki Gaya Komunikasi

Menurut Ujang, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga ruang interaksi dan pembentukan opini publik.

Ia menilai platform digital dapat membantu menyederhanakan penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah agar lebih mudah dipahami masyarakat, khususnya generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara cepat.

"Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan isu maupun kebijakan. Di Indonesia pun media sosial mampu menyederhanakan penyampaian kebijakan agar lebih mudah diterima, terutama oleh kalangan muda," ujarnya.

Ujang mengatakan karakter generasi muda yang menyukai informasi singkat, sederhana, dan menghibur membuat pejabat publik perlu menyesuaikan cara berkomunikasi di ruang digital.

Menurutnya, konten kreatif dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan figur publik maupun program pemerintah, selama tetap berdasarkan informasi yang sesuai fakta.

"Generasi muda lebih menyukai konten yang sederhana dan tidak rumit. Karena itu, konten media sosial dibuat menghibur agar masyarakat lebih mengenal figur yang ditampilkan sekaligus melihat bagaimana program pemerintah dijalankan dan dirasakan manfaatnya," kata Ujang.

Meski demikian, ia mengingatkan komunikasi digital tidak dapat menggantikan penilaian masyarakat terhadap kinerja maupun kebijakan pejabat.

"Yang paling penting adalah kebijakannya baik, komunikasinya juga baik, sehingga masyarakat bisa menikmati dan merasakan manfaatnya. Jika itu terjadi, maka akan muncul efek positif terhadap penerimaan publik," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Ungkap Lima Faktor yang Dinilai sebagai Pemicu Turunnya Kepuasan Publik kepada Prabowo

Ujang juga meminta pejabat publik tetap menghadirkan konten yang edukatif, objektif, dan tidak dibuat-buat karena media sosial merupakan ruang komunikasi dua arah.

"Para pejabat harus membuat konten yang edukatif, objektif, dan tidak dibuat-buat. Yang lebih penting lagi, kebijakannya harus bisa diterima, dirasakan manfaatnya, karena masyarakat bukan hanya membutuhkan komunikasi yang baik, tetapi juga kebijakan yang benar-benar memberi manfaat bagi mereka," ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan perubahan lanskap komunikasi publik, ketika pesan mengenai figur pejabat dan program pemerintah semakin sering disampaikan melalui pendekatan kreatif di ruang digital.