TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kajian terhadap empat sektor strategis nasional sepanjang semester I tahun 2026.
Langkah ini bertujuan membongkar potensi korupsi sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan publik agar tidak merugikan keuangan negara di masa depan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan empat sektor tersebut meliputi tata kelola reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara (minerba), tata kelola pergaraman nasional, penguatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyelenggaraan ibadah haji.
Fitroh menyampaikan hasil kajian tersebut dalam jumpa pers capaian kinerja KPK semester I tahun 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
KPK melalui Direktorat Monitoring terus mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem yang kerap menjadi celah bagi para koruptor merampok uang negara.
Baca juga: Staf KPK Terseret Kasus OTT Bupati Pemalang, Pengamat: Nodai Sepak Terjang Pemberantasan Korupsi
"Peran KPK tidak hanya hadir ketika terjadi tindak pidana korupsi. KPK juga bekerja mengidentifikasi berbagai anomali dan potensi risiko yang tersembunyi di balik kebijakan publik, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi," kata Fitroh.
Pada sektor minerba, KPK menemukan 15 permasalahan strategis yang menunjukkan lemahnya regulasi dan tata kelola instansi terkait.
Masalah tersebut mencakup disharmoni aturan, ketiadaan sistem informasi nasional yang terintegrasi, hingga buruknya pengelolaan jaminan reklamasi dan pengawasan di lapangan.
Sementara itu, kajian pada sektor pergaraman nasional menyoroti kendala perencanaan terpadu pada Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
KPK juga mendeteksi lemahnya tata kelola program peningkatan produktivitas dan perlindungan petambak, serta karut-marut tata kelola impor dan distribusi garam akibat ketidaksinkronan aturan antarkementerian.
Baca juga: Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK di Hotel Jakarta, Bersama Teman Wanita
Selanjutnya, kajian terkait PPNS memetakan sejumlah hambatan yang menurunkan efektivitas penegakan hukum sektoral.
KPK melihat para penyidik pegawai negeri sipil masih menghadapi kendala regulasi yang berisiko korupsi, keterbatasan kewenangan kelembagaan, hingga minimnya dukungan sumber daya dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
Terakhir, pada sektor penyelenggaraan ibadah haji, KPK membeberkan potensi risiko korupsi yang merangsek mulai dari tahap pendaftaran, pengelolaan kuota, pengadaan layanan, hingga tata kelola kelembagaan secara menyeluruh.
Merespons seluruh temuan tersebut, KPK langsung merekomendasikan sejumlah perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait agar segera menyusun rencana aksi penertiban sistem dan harmonisasi regulasi.
Fitroh memastikan lembaga antirasuah ini akan terus memperkuat fungsi pemantauan, termasuk menyiapkan kajian baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang targetnya rampung pada akhir tahun 2026.
