Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya meminta adanya perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, menyusul Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Bahkan, putusan MK ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam APBN 2026.

Karena, saat ini pemerintah mengklaim anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi yakni anggaran pendidikan sebesar 20 persen, yakni sebesar Rp 769 triliun. 

Pasal 31 Ayat 4 UUD yangg mengatur anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Dampak dari penggabungan anggaran MBG dengan pendidikan berdampak di beberapa daerah yakni tunjangan guru dipotong bahkan ada yang dihilangkan. Sarana dan prasarana untuk pendidikan berkurang karena dana dialokasikan untuk MBG.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Rojab Riswan Taufik mengaku, sangat bersyukur soal putusan MK yang meminta anggaran pendidikan dan MBG dipisahkan.

Baca juga: Kalender Pendidikan Jabar 2026/2027: Catat Ini Daftar Libur Panjang Selama Semester 1

Menurutnya, kondisi ini bisa membuat kegiatan untuk pendidikan lebih khusus tanpa ada penggabungan anggaran l"Sujud syukur saya mah, sujud syukur, kalau ada pemisahan anggaran tersebut," ungkap Rojab dikonfirmasi TribunPriangan.com, Jumat (31/7/2026).

Namun Rojab mengaku, saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi lanjutan seperti apa nanti teknisnya terkait pmisahan anggaran pendidikan dengan MBG.

"Kalau kita belum tahu juklak juknisnya, aturan dan regulasinya. Kami di daerah menunggu hasil yang baik buat semuanya," kata mantan Sekwan DPRD Kota Tasikmalaya ini.

Dengan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG menjadi angin segar bagi dunia pendidikan supaya lebih ada perhatian di tengah kondisi fiskal daerah.

"Kalau kami tidak muluk-muluk minimal ada perhatian lebih dengan kondisi seperti ini," kata Rojab.(*)