TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus melakukan penelusuran dan pendampingan terhadap anak yang mengalami stunting. Kasus stunting di Bantul ternyata tidak hanya dialami oleh anak dari keluarga kurang mampu, melainkan dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang tergolong mampu.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyampaikan, kondisi stunting di Kabupaten Bantul pada 2025 berada di angka 9,05 persen. Berdasarkan update Februari 2026, kasus stunting Bantul telah mengalami penurunan menjadi 8,31 persen. Data itu merupakan hasil pemantauan dari status gizi yang dilakukan kader di Posyandu.
"Untuk data stunting ini, kami juga masih (belum tahu) nanti mau menggunakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Pemantauan Status Gizi (PSG). Tapi, kalau melihat berdasarkan survei, tentu saja SSGI yang melakukan survei. Sedangkan, pemantauan PSG yang dilakukan kader di masing-masing Posyandu," katanya, kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Di lain sisi, pihaknya sudah menyarankan kepada para panewu, lurah, dan dukuh agar senantiasa membawa balita ke Posyandu. Hanya saja, tingkat kesadaran orang tua membawa balita ke Posyandu belum mencapai 100 persen. Pihaknya tidak bisa memastikan alasan secara pasti orang tidak membawa balitanya ke Posyandu tersebut.
Walau demikian, Pemkab Bantul terus melakukan berbagai antisipasi atau kegiatan untuk menekan kasus stunting. Sebab, sebaran kasus stunting ini terjadi dikarenakan berbagai faktor. Di mana, stunting secara umum tidak terlepas dari tingkat kemiskinan yang tinggi.
Kendati begitu, kata Aris, kasus stunting yang terjadi ada pula bukan berasal dari golongan warga miskin. Dari hasil penelusuran, pihaknya menemukan ada beberapa orang tua bekerja dan mampu kemudian menitipkan anak ke daycare, namun kondisi anak ternyata terkena stunting.
"Kemarin, kami sudah merencanakan standar operasional prosedur (SOP) daycare di Kabupaten Bantul untuk menyempurnakan daycare yang ada. Mulai dari ketentuan dari segi makanan yang diberikan kepada anak maupun pemasangan CCTV," jelasnya.
SOP daycare terbaru ini dilakukan dengan harapan agar masing-masing orang tua yang menitipkan anak ke daycare tersebut dapat memantau kondisi anak dan apakah mau makan atau sebaliknya. Sebab, dikhawatirkan balita yang dititipkan tidak mau disuapi atau diberi makan oleh daycare.
"Barangkali, anak dikasih makan, disuapi, tidak mau, maunya hanya minum. Terus berjalan beberapa hari, sehingga bisa menimbulkan stunting. Artinya, stunting tidak seluruhnya terdapat dari keluarga miskin. Namun, keluarga mampu pun juga bisa berpotensi stunting," paparnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso, turut berupaya mengantisipasi risiko stunting dari hulu. Artinya, cakupan diarahkan kepada kalangan ibu-ibu, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga yang memiliki anak Balita.
"Ini yang menjadi cakupan dan koordinator teman-teman lapangan kami untuk bisa mendampingi keluarga dengan segmentasi tadi, sehingga bisa memahami kompetensi pencegahan stunting. Jadi, harapan kami bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan upaya penanganan Batita maupun Balita yang masuk ke tahap stunting," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Tri Widiyantara, menyampaikan, berdasarkan data pemantauan status gizi (PSG) Februari 2026, faktor yang memengaruhi stunting salah satunya pola pengasuhan campuran atau diasuh oleh orang lain sebesar 35,4 persen.
"Selain itu, penyebab stunting yang menonjol adalah paparan asap rokok dalam keluarga yang masih tinggi, yakni mencapai 61,9 persen. Faktor lainnya adalah kemiskinan sebesar 40,1 persen, serta panjang badan lahir kurang dari 48 sentimeter sebesar 26,9 persen," tuturnya.
Pihaknya turut mengindikasikan bahwa masalah stunting di Kabupaten Bantul tidak hanya dipicu oleh kekurangan gizi anak. Lebih dari itu, ini adalah persoalan multidimensi yang mencakup beberapa faktor lainnya.
"Jadi, stunting ini juga merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan faktor lingkungan keluarga, sosial ekonomi, pola pengasuhan, kesehatan ibu, serta kondisi sejak masa kehamilan hingga kelahiran," tandas dia.(nei)
