SURYA.CO.ID, SURABAYA – Alokasi anggaran fantastis hingga Rp 47 miliar untuk program intervensi Generasi Z (Gen Z) di Kota Surabaya justru mengendap dan minim pemanfaatan hingga membuat Komisi A DPRD Surabaya meradang.
Langkah dukungan anggaran daerah yang semula ditujukan demi menekan angka pengangguran terbuka itu kini terancam dievaluasi total akibat eksekusi di tingkat kecamatan yang terganjal masalah administratif.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penyaluran dana pemberdayaan pemuda itu.
"Kita support anggaran karena tujuannya baik. Untuk menekan pengangguran terbuka di Surabaya dengan pemberdayaan Gen Z. Kalau seperti ini, kita akan evaluasi program tahun depan," kata Yona, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: DPRD Surabaya : Hotline Harus Ditindaklanjuti dengan Tetapkan Estimasi Waktu
Rendahnya penyerapan dana pemberdayaan pemuda itu terjadi karena mayoritas pengajuan di tingkat bawah masih belum memenuhi petunjuk teknis.
Hingga akhir Juli 2026, realisasi dana dari total alokasi Rp 47 miliar itu baru menyentuh angka 2 persen saja.
Kondisi itu terjadi lantaran baru sekitar 4 sampai 5 kecamatan dari total 31 kecamatan di Surabaya yang mulai memanfaatkan alokasi anggaran itu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengakui bahwa mayoritas kelompok Gen Z mengajukan proposal kegiatan yang bersifat seremonial atau kepanitiaan acara.
Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang keras penggunaan dana daerah untuk kegiatan seremonial semacam itu.
Pemkot Surabaya mewajibkan dana itu dialokasikan khusus untuk kegiatan produktif seperti wirausaha mandiri demi menekan angka pengangguran terbuka.
Baca juga: Janji Sertifikat Gratis Berujung Kekecewaan, DPRD Surabaya Desak BPN Bertanggung Jawab
Kondisi serapan yang sangat minim itu menjadi catatan serius bagi legislatif untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja dinas terkait.
“Program yang sudah dianggarkan dengan baik seharusnya bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menuntut semua pihak untuk berbenah," kata Yona.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menegaskan Komisi A DPRD Surabaya akan melakukan monitoring dan evaluasi ketat terhadap efektivitas Program Intervensi Gen Z.
Hasil pengawasan itu dipastikan menjadi dasar utama dalam pembahasan Perubahan APBD (PAK) 2026 maupun penyusunan APBD 2027 mendatang.
“Jika di PAK ternyata serapan tidak maksimal, maka akan kami evaluasi efektivitas program ini. Kalau kesimpulannya tidak efektif, maka akan kita hapus di 2027,” tegas Yona.
Ia menambahkan bahwa setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dinilai dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan sekadar besarnya alokasi dana.
Apabila hasil evaluasi membuktikan program itu tidak berjalan efektif, DPRD Surabaya bakal mendorong agar anggaran dialihkan ke program lain yang lebih tepat sasaran.
