BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Sebanyak 3.500 penambang timah rakyat dari berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) akan berunjuk rasa pada Rabu (5/8/2026) pekan depan.
Ribuan penambang timah ini bermaksud menyampaikan aspirasi terkait persoalan harga beli bijih timah.
Aliansi Penambang Timah Belitung Timur menilai kondisi perekonomian masyarakat penambang di Belitung Timur semakin menurun lantaran harga beli timah jauh lebih murah dibanding Pulau Bangka. Kondisi inilah yang melandasi unjuk rasa oleh aliansi penambang.
Penanggung Jawab Aksi, Dadang Al Ilham mempertegas tuntutan paling mendasar adalah masalah disparitas harga timah yang dinilai merugikan penambang Belitung Timur.
Dadang menuntut agar harga beli timah Pulau Belitung segera disetarakan dengan Pulau Bangka.
"Tuntutan utama masyarakat dalam aksi demo ini adalah tentang harga. Intinya tuntutan kepada PT Timah yaitu penyesuaian harga agar sama dengan di Bangka," ujar Dadang.
Ia menegaskan aksi unjuk rasa pada Rabu (5/8/2026) mendatang, tidak akan dibatalkan.
"Tidak ada kemungkinan aksi ini batal apalagi jika sebelum tanggal terjadinya aksi, harga belum naik normal. PT Timah harus bertanggung jawab terhadap kestabilan harga tersebut," tegasnya.
Aliansi Penambang Timah Belitung Timur merincikan tiga poin tuntutan resmi yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, DPRD Beltim serta manajemen PT Timah Tbk, sebagai berikut:
Penanggung Jawab Aksi lainnya, Wartha Ade Pramana menyampaikan tuntutan ini murni aspirasi rakyat yang kian terhimpit.
Ade menilai, ketegasan pimpinan daerah dan kepedulian BUMN terkait dibutuhkan agar perputaran ekonomi masyarakat tidak makin terpuruk.
"Kami hanya ingin harga adil dan kepastian kerja. Kami berharap Bupati, DPRD dan PT Timah bisa mendengar dan memperjuangkan nasib kami," tutur Wartha.
Aksi massa mengusung spanduk dan pengeras suara (sound system). Selain itu, akan digunakan armada transportasi berupa 20 unit truk, 10 unit mobil pribadi (roda empat), serta sedikitnya 100 unit sepeda motor.
Penanggung Jawab Aksi, Wartha Ade Pramana mengatakan pergerakan massa telah terbagi secara sistematis di bawah kendali koordinator lapangan (korlap) tiap desa dan kecamatan.
Untuk Kecamatan Damar, titik kumpul dipusatkan di Gedung Serba Guna Moestar Moes dan melibatkan korlap dari Desa Mengkubang, Sukamandi, Mempaya serta Burung Mandi.
Sementara untuk Kecamatan Gantung, titik kumpul di SD Laskar Pelangi dengan cakupan korlap dari Desa Lenggang, Kampung Baru, Limbongan, Lilangan, Teberong, Jangkar Asam hingga Batu Penyu.
Adapun wilayah Kecamatan Simpang Renggiang akan terpusat di persimpangan Simpang Renggiang yang mencakup wilayah Desa Renggiang dan Simpang Tiga.
Dari masing-masing titik kumpul, seluruh armada akan bergerak menuju Kantor Bupati Belitung Timur, sebelum dilanjutkan ke Kantor Unit PT Timah Tbk di Lenggang, Kecamatan Gantung.
"Sasaran aksi terkonsentrasi menuju Kantor Bupati Belitung Timur terlebih dahulu, baru setelah itu kita bergeser ke Kantor Unit PT Timah Tbk di Lenggang," terangnya.
Terkait pengamanan, Ade memastikan aksi ini mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) hukum.
"Respons dari pihak kepolisian sangat kooperatif. Arahan agar kami tetap menjalankan SOP penyampaian pendapat di muka umum dan menjaga kondusivitas," ungkapnya.
Aliansi berkomitmen penuh menjaga agar aksi penyampaian aspirasi tersebut berjalan aman, tertib dan tepat sasaran.
Ade mengimbau kepada seluruh rekan penambang yang terdaftar dalam koordinasi lapangan untuk tetap menjaga ketertiban.
Ia mewanti-wanti agar tidak ada peserta aksi yang memicu tindakan anarkis dan mencederai perjuangan bersama para penambang rakyat.
"Kepada rekan-rekan semua masyarakat yang nantinya terdaftar di aksi massa, kami imbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Tetap jaga kondusivitas dan fokus pada tujuan awal kita yaitu menuntut soal harga," ucapnya.
Ade merinci jumlah 3.500 orang yang terdata saat ini berasal dari koordinasi lapangan (korlap) di wilayah kecamatan yang siap bergerak serentak.
Pihak aliansi membatasi dan memperketat pendataan massa agar pergerakan di lapangan tetap terkontrol dan terarah secara kondusif.
"Estimasi massa yang terdaftar dengan kami di wilayah kecamatan sekitar 3.500 orang, dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Namun, kami lebih mengedepankan pendataan resmi oleh korlap agar suasana tetap kondusif sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai," jelasnya.
(Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)