BANGKAPOS.COM - Penurunan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memicu kembali spekulasi perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pengamat politik menilai evaluasi jajaran menteri menjadi hal yang mendesak, sementara pihak Istana memberikan respons mengenai isu tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menduga Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk merombak susunan kabinetnya pascapenurunan kepuasan publik dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Baca juga: Harta Kekayaan Lurah Syerly Viral Karena Celetukan Viral Cie Curhat ke Warga
“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” kata Rocky dalam sebuah siaran YouTube, Jumat (31/7/2026).
"Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang," tambahnya.
Rocky menepis tudingan bahwa Presiden Prabowo enggan atau ragu mengganti deretan pejabat tinggi, termasuk pimpinan lembaga penegak hukum dan keamanan nasional. Menurutnya, dinamika politik membutuhkan kalkulasi momentum yang tepat.
“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” ujarnya.
Menurut Rocky, komitmen politik antarpartai politik pendukung pemerintah bertumpu pada evaluasi kapasitas berkala. Jika dalam dua tahun pertama kinerja para menteri dinilai tidak optimal, langkah koreksi radikal menjadi hal yang rasional.
“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu,” tutur Rocky.
Ia meyakini Presiden Prabowo akan memimpin hingga akhir masa jabatan 2029 apabila berani mengambil langkah pembenahan total.
“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” tegasnya.
Senada dengan Rocky, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai evaluasi kabinet merupakan langkah mendesak mendekati dua tahun usia pemerintahan guna membenahi menteri-menteri bermasalah.
"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi, Selasa (28/7/2026).
Adi memetakan tiga kriteria kementerian yang layak dievaluasi oleh Presiden:
Sektor Ekonomi: Kementerian lintas bidang yang menangani stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tata Kelola Internal: Kementerian yang memicu polemik atau kegaduhan akibat isu mutasi dan dinamika birokrasi internal.
Integritas Hukum: Kementerian yang dikaitkan dengan persoalan atau indikasi kasus hukum yang berdampak pada persepsi publik.
"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi," ujar Adi.
"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," lanjutnya.
Merespons maraknya isu perombakan kabinet, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi. Prasetyo menyatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan langsung dari Presiden Prabowo mengenai perombakan kabinet.
Namun, ia tidak menampik kemungkinan adanya pengisian jabatan kementerian yang saat ini mengalami kekosongan kepemimpinan.
“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo saat ditemui dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Prasetyo menyebutkan beberapa posisi yang saat ini kosong, di antaranya posisi Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pascaditinggalkan Silmy Karim.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” pungkas Prasetyo.
(Tribunnews/Febri/Igman Ibrahim/Taufik Ismail)
