TRIBUNBENGKULU.COM, JAKARTA – Sebanyak 20 organisasi pers, perusahaan media, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil resmi membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai wadah bersama untuk menjaga masa depan industri media dan jurnalisme di Indonesia.

Koalisi tersebut dideklarasikan di Gedung IASTH, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Melalui koalisi ini, berbagai pihak ingin memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan yang kini dihadapi media, mulai dari perubahan model bisnis, perkembangan platform digital, hingga menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.

Beranggotakan 20 Organisasi

Pada tahap awal, Koalisi Keberlanjutan Media beranggotakan 20 organisasi yang berasal dari perusahaan media, organisasi profesi wartawan, serikat pekerja media, lembaga pendamping pers, hingga perguruan tinggi.

Di antaranya adalah AJI, AMSI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Tempo, Kompas, Tribunnews, LBH Pers, Koalisi Media Alternatif (KoMA), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Remotivi, SINDIKASI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia.

Selain itu, koalisi juga didukung enam mitra strategis, yaitu Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, BBC Media Action, International Federation of Journalists (IFJ), serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk satu tahun pertama, AJI, AMSI, dan UMN ditunjuk sebagai presidium yang bertugas mengoordinasikan jalannya koalisi.

Mengapa Koalisi Ini Dibentuk?

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi langkah awal menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi industri media.

Menurutnya, media saat ini menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, hingga tantangan menjaga keberlangsungan usaha media.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," ujar Nany.
Melalui koalisi tersebut, berbagai pihak akan bekerja sama menyusun langkah-langkah yang dapat memperkuat ekosistem media di Indonesia.

Fokus pada Enam Program Utama

Koalisi Keberlanjutan Media telah menyepakati enam fokus utama yang akan menjadi agenda kerja bersama.

Enam agenda tersebut meliputi peningkatan kualitas informasi untuk publik, penguatan regulasi dan tata kelola media, pengembangan mekanisme pendanaan bagi jurnalisme, perlindungan terhadap jurnalis dari berbagai bentuk kekerasan, memperkuat fondasi ekonomi media, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat.

Melalui enam program tersebut, koalisi berharap media di Indonesia dapat terus menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi yang akurat, independen, dan dapat dipercaya.

Dana Jurnalisme Jadi Salah Satu Pembahasan

Setelah deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan.

Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, mengatakan media memiliki peran penting sebagai penyedia informasi bagi masyarakat sekaligus sebagai industri yang membutuhkan dukungan agar tetap berjalan.

Menurutnya, keberlanjutan media tidak bisa hanya dibebankan kepada perusahaan media semata, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Media adalah pilar demokrasi sehingga harus tetap menjadi media yang kredibel," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan Dana Jurnalisme harus dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," ujarnya.

Pengurus AJI Indonesia, Prof. Masduki, menambahkan jurnalisme merupakan kebutuhan publik sehingga keberlangsungannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Karena itu, krisis jurnalisme bukan hanya masalah media, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat," katanya.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Eriyanto, juga mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar media tetap independen dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Melalui pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media, berbagai pihak berharap lahir langkah-langkah nyata untuk menciptakan industri media yang sehat, berkelanjutan, serta mampu menghadirkan informasi berkualitas bagi masyarakat Indonesia.