SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Intensitas bencana alam di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2026.
Data BPBD Bondowoso menunjukkan, sepanjang 2025 terjadi 351 bencana alam. Sementara pada semester pertama 2026, jumlah kejadian sudah mencapai 195 bencana.
Bila dibandingkan berdasarkan rata-rata kejadian, pada 2025 bencana terjadi sekitar satu kali dalam dua hari. Adapun pada semester pertama 2026, frekuensi kejadian meningkat hingga rata-rata satu sampai dua bencana setiap hari.
Jika pada 2025 bencana terjadi sekitar sekali dalam dua hari, pada tahun ini frekuensinya meningkat hingga diperkirakan mencapai satu sampai dua kejadian setiap hari.
Baca juga: Beasiswa Kuliah Pemkab Lumajang 2026 Dibuka, Siapkan 100 Kuota untuk Mahasiswa Miskin Berprestasi
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan sebagian besar peristiwa yang terjadi masih merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, dan air.
"Tercatat bencana hidrotermologi ini dominan di Bondowoso," ujarnya usai membuka pembentukan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Jumat (31/7/2026).
Menurut Kristianto, meningkatnya jumlah bencana tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.
Karena itu, BPBD lebih memfokuskan langkah pada pengurangan risiko melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Salah satu strategi yang dijalankan adalah memperluas edukasi kebencanaan kepada pelajar serta mendorong lahirnya sekolah dan desa tangguh bencana.
Program tersebut juga dibarengi pembiasaan mengelola sampah sejak usia dini sebagai bagian dari mitigasi.
"Kami sangat berharap ada perubahan perilaku yang di mulai tingkay dasar, mungkin dunia pendidikan," ujarnya.
Selain penguatan kapasitas masyarakat, BPBD juga membangun kolaborasi lintas sektor melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Forum ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media, hingga relawan dalam menyusun langkah mitigasi.
Kristianto menilai keterlibatan seluruh unsur menjadi faktor penting agar penanggulangan bencana berjalan efektif, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat terjadi bencana, hingga proses pemulihan.
"Adanya keterpaduan itu sangat menentukan keberhasilan penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana. FPRB memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah," kata Kristianto.
Ia menambahkan, setiap unsur dalam forum tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam upaya pengurangan risiko bencana.
"Masing-masing memiliki peran," ujarnya.
Ke depan, BPBD Bondowoso juga akan memperluas kerja sama dengan kalangan swasta maupun yayasan agar dukungan terhadap program mitigasi semakin optimal.
Seluruh program nantinya disusun berdasarkan peta risiko bencana sehingga lebih tepat sasaran.
"Seberapa pun tantangan yang dihadapi, jika dilakukan secara bersama-sama, terencana, dan terukur, maka upaya pengurangan risiko bencana akan lebih efektif," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, BPBD membentuk kepengurusan FPRB Bondowoso periode 2027-2029.
Forum tersebut beranggotakan berbagai unsur, mulai dari tenaga pendidik, aktivis lingkungan, jurnalis, PMI, komunitas sosial, LP2SM, BPBD, hingga organisasi lainnya.
