Hanief Saha Ingin AHWA Tak Hanya Pilih Rais Aam, Tapi Seleksi Ketua Umum PBNU
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hanief Saha Ghafur, mendorong penguatan peran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjelang Muktamar ke-35 NU.
Adapun AHWA adalah sebuah lembaga atau institusi yang dibentuk khusus dan berisikan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh dan keilmuan tinggi di NU.
Menurut Hanief, mekanisme pemilihan pimpinan tertinggi NU perlu lebih menitikberatkan pada proses seleksi berbasis kapasitas dibanding sekadar pemungutan suara.
"Penguatan AHWA penting sekarang, penguatan AHWA ini bukan hanya sekedar memilih Rais Aam, tapi juga AHWA ini penting untuk menunjukkan bahwa NU itu adalah bukan election, tapi selection. Selection itu adalah berbasis kriteria, indikator," ujar Hanief dalam diskusi bertajuk Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU yang diselenggarakan Suluh Nahdliyin di Menteng, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurut Guru Besar Universitas Indonesia tersebut, proses seleksi melalui AHWA akan membuat kepemimpinan NU tidak hanya ditentukan dukungan politik dalam forum muktamar, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, serta kemampuan calon dalam menjalankan roda organisasi.
Baca juga: Momen Ratusan Gus Tanding Mini Soccer, Bawa Semangat Guyub Menuju Muktamar NU
Karena itu, Hanief mengusulkan agar kewenangan AHWA diperluas, tidak hanya memilih Rais Aam, tetapi juga ikut menyeleksi calon Ketua Umum PBNU.
"Ketua umum terpilih itu juga harus tepat dan sesuai untuk bekerja sama dengan Rais Aam terpilih. Jadi ketua umum PBNU itu harus juga cocok dan tepat, kalau tidak, ini akan terus seperti ini," ucapnya.
Hanief mengusulkan agar AHWA terlebih dahulu menyeleksi sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Baca juga: Jelang Muktamar NU 2026, Muncul Aspirasi Dorong Said Aqil Siradj Jadi Rais Aam
Setelah itu, nama-nama yang lolos seleksi dapat diserahkan kepada peserta muktamar untuk dipilih.
Dengan mekanisme tersebut, menurutnya, hak muktamirin tetap terjaga, namun seluruh kandidat telah melalui proses penyaringan yang mempertimbangkan kualitas kepemimpinan.
Selain mekanisme pemilihan pimpinan nasional, Hanief juga menilai pembenahan tata kelola organisasi perlu dilakukan hingga ke tingkat daerah.
Dia menyoroti banyaknya konflik kepengurusan di daerah yang akhirnya harus diselesaikan oleh PBNU.
ondisi tersebut, menurutnya, membuat energi organisasi tersita untuk menyelesaikan persoalan internal.
Karena itu, Hanief mengusulkan pembentukan Majelis Tahkim di setiap tingkatan kepengurusan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang.
"Berapa konflik yang terjadi di daerah, itu semuanya dibawa ke PBNU semua. Seharusnya itu selesai di daerah. Oleh karena itu, saya penting NU punya majelis tahkim," ujarnya.
Menurut dia, jika konflik dapat diselesaikan mulai dari tingkat PCNU hingga PWNU melalui mekanisme tahkim, maka persoalan tidak perlu seluruhnya dibawa ke tingkat pusat.
"Semuanya selesai di daerah, tidak perlu dibawa ke atas," ucapnya.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Agenda besar nahdliyin ini bakal dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Jika resmi maju, Nasaruddin Umar diprediksi akan menghadapi persaingan ketat dengan sejumlah tokoh kiai dan ulama besar lainnya.
Beberapa nama yang dikabarkan turut meramaikan bursa Caketum PBNU antara lain petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Abdul Ghofur Maimun (Gus Ghofur), dan KH M. Zaim Chasbullah (Gus Zaim).
Selain itu, muncul pula nama ulama terkemuka lainnya seperti KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH M. Nafi' Abdillah (Gus Rozin), serta KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
