SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Sebagai dua kekuatan ekonomi utama di luar Pulau Jawa, Kota Samarinda dan Kota Palembang terus beradu gengsi dalam mengoptimalkan potensi sektor jasa dan perdagangan.
Ibu Kota Kalimantan Timur unggul lewat geliat industri galangan kapal, kawasan hunian yang tumbuh pesat, dan jasa pelabuhan di sepanjang Sungai Mahakam.
Sementara itu, Palembang tampil perkasa sebagai pusat pengolahan komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit yang disokong ekosistem perdagangan perkotaan yang massif.
Namun, bagaimana peta kekuatan fiskal kedua kota air ini jika diadu dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 31 Juli 2026, Palembang mencatatkan target dan capaian nominal PAD yang lebih tinggi.
Namun, Samarinda menempel ketat dari sisi persentase laju serapan pertengahan tahun.
Secara karakter geografis dan ekonomi, Samarinda mengandalkan Sungai Mahakam sebagai urat nadi jasa perkapalan, logistik pelabuhan, dan penyedia kawasan hunian modern.
Aktivitas ini menjadi mesin penggerak perputaran uang di sektor perdagangan dan jasa perkotaan Samarinda.
Di sisi lain, Palembang mengoptimalkan posisi strategisnya di sepanjang Sungai Musi sebagai pusat pengolahan hasil bumi dan simpul distribusi perdagangan Sumatra Selatan.
Dua pendekatan ini menjadikan kedua kota sama-sama bergantung pada kekuatan sektor non-ekstraktif untuk mengisi kas daerah.
Dari rincian perolehan angka tersebut, terlihat beberapa dinamika menarik dalam struktur penerimaan kedua kota:
Palembang memimpin jauh dalam perolehan pajak daerah dengan nilai mencatatkan Rp 792,13 miliar, berbanding Rp 504,49 miliar milik Samarinda.
Ini mengindikasikan basis pajak restoran, hotel, hiburan, dan transaksi perdagangan di Kota Palembang memiliki cakupan volume yang lebih besar.
Menariknya, Samarinda unggul signifikan pada pos retribusi daerah dengan capaian Rp 101,13 miliar, menembus angka seratus miliar dibanding Palembang yang mengumpulkan Rp 83,22 miliar.
Tumbuhnya kawasan jasa, layanan perizinan, dan aktivitas pelabuhan di Samarinda disinyalir menyumbang dorongan kuat pada sektor ini.
Meskipun target nominal Palembang jauh lebih tinggi (Rp 2,3 Triliun), Samarinda mencatatkan persentase efektivitas realisasi yang sedikit lebih agresif di paruh pertama tahun anggaran 2026, yakni mencapai 46,9 persen, sementara Palembang berada di angka 39,4 % .
Memasuki paruh kedua tahun 2026, kedua pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menggenjot sisa target PAD demi memastikan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah masing-masing.
