TRIBUNWOW.COM - Tingkat kessejahteraan nelayan di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memperihatinkan. Karena itu, prioritas pemerintah saat ini menaikkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 120.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat mengunjungi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat (31/7/2026).

Dalam kunjungan itu, Menko Zulhas didampingi Gubernur NTB Dr. H. L. Muhammad Iqbal.

Menko Zulhas dan Gubernur Iqbal menyapa ratusan masyarakat nelayan sekaligus memberikan motivasi agar selalu merawat potensi akan kekayaan laut untuk kesejahteraan mereka.

Dalam kunjungan itu, Menko Zulhas mengakui bahwa sebagian besar nelayan lebih miskin dibanding petani atau peternak.

Menurutnya diamana-mana nelayan selama ini yang paling menderita, dengan Nilai tukarnya 103, sedangkan petani padi sudah 131. Jauh sekali dan yang paling miskin nelayan.

Keperihatinan Zulhas atas kehidupan para nelayan yang kurang menguntungkan tersebut juga terjadi di NTB, termasuk di di dua lokasi yang dikunjunginya baik di Kampung Nelayan Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur maupun di Kampung Nelayan Bilalndo, Lombok Tengah.

Baca juga: Susunan Pemain Persebaya Surabaya Vs Port FC di Piala Presiden Elite 2026: Bruno Moreira Starter

Untuk itu Zulhas yang pernah Menteri Kehutanan ini akan mengejar target pencapaian itu di NTB. Salah satunya dengan membangun kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di NTB dengan berbagai fasilitas penunjang yang terintegrasi.

Seperti, shelter coldbox, pabrik es portabel, gudang beku portabel, kios pemasaran ikan, kios perbekalan, kantor pengelola, balai pelatihan serta akan dibangunkan SPBU khusus nelayan.

"Karena itu kami akan fokus kepada nelayan. Kita bangunkan kampung nelayan, ada pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, bengkel, balai lelang, tambatan perahu, gudang, semuanya lengkap di sini," ungkapnya.

Kelengkapan fasilitas tersebut akan membantu nelayan memperoleh harga jual hasil tangkapan yang lebih baik serta menekan biaya operasional. Selain itu, nelayan juga bisa mengawetkan hasil tangkapan ketika harga sedang anjlok.

"Ketika nelayan mendapatkan penawaran harga yang murah, dia bisa mempertahankan hasil tangkapannya karena fasilitasnya sudah tersedia," tandasnya disambut aplous para nelayan setempat.

Zulhas juga menyatakan, Koperasi Nelayan Merah Putih ini nantinya terhubung dengan jaringan koperasi di seluruh Indonesia sehingga pemasaran jadi lebih mudah.

Pengelolaan koperasi akan melibatkan pemerintah desa yang dikomandoi oleh Kades dan perangkat desa.

"Di sini dibikinkan koperasi yang nyambung dengan seluruh Indonesia. Penanggung jawabnya Kepala Desa. Kalau ada nelayannya namanya Koperasi Nelayan Merah Putih, kalau tidak ada nelayan namanya Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Baca juga: Profil Kurniawan Kartika Ajie, Kiper Persita Tangerang yang Dipanggil dalam Laga Indonesia All Stars

Zulhas menegaskan pemerintah saat ini memfokuskan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pangan.

Setelah sektor pertanian menunjukkan peningkatan, kini perhatian diarahkan kepada nelayan.

Bagi Zulhas berbagai program pemerintah itu semua penting yang muaranya untuk membantu kesejahteraan rakyat.

"Petani padi sudah bagus, peternakan sudah lumayan. Sekarang tinggal nelayan yang kita fokuskan," demikian Zulhas.

Menko Pangan mengaku optimis target kenaikan Nilai Tukar Nelayan dari 103 menjadi 120 dapat tercapai dalam waktu dekat. Ia menyebut SPBU di koperasi tersebut ditargetkan telah terbangun pada September nanti.

"Menteri Kelautan untuk tahun ini akan fokus meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 Insyaallah menjadi 120 sebelum September," tutupnya.
 
Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal bersama Menko Zulhas juga menyerahkan bantuan sembako berupa beras dan minyak goreng Miyakita yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Turut membersamai Kunker Menko Pangan diantaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar, dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.