Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Kabupaten Aceh Tamiang mulai menunjukkan kemajuan nyata pada tahap rekonstruksi pascabanjir.

Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah revitalisasi sekolah-sekolah terdampak melalui alokasi anggaran sekitar Rp192 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program itu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Pendidikan dengan mempercepat pembangunan fasilitas belajar agar proses pendidikan kembali berjalan normal.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, Syamsul Rizal, mengatakan revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman bagi siswa.

Menurutnya, pelaksanaan rekonstruksi juga mengedepankan semangat gotong royong masyarakat.

Salah satu contohnya terlihat di SMP Negeri 2 Karang Baru yang melibatkan warga sekitar dalam kepanitiaan maupun proses pembangunan.

Baca juga: Tragedi di Dasar Sumur Menanggini Aceh Tamiang, Niat Mulia Berujung Maut

"Sebanyak 23 ruang kelas di sekolah tersebut direhabilitasi dengan dukungan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan," katanya, Sabtu (1/8/2026).

Sementara itu, Plt Kepala SMP Negeri 2 Karang Baru, Dedek Yusra, menyebutkan progres pembangunan telah mencapai lebih dari 89 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir.

"Kehadiran program revitalisasi ini menjadi penyelamat bagi kami.

Karena melibatkan warga sekitar, ada rasa memiliki yang tinggi. Mereka bekerja dengan hati karena ini untuk tempat belajar anak-anak mereka sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak sekolah juga menerapkan strategi pengelolaan anggaran dengan membeli sebagian besar material bangunan sebelum harga mengalami kenaikan.

Langkah tersebut membuat biaya pembangunan tetap terkendali, meski harga sejumlah bahan bangunan meningkat.

Baca juga: Luput dari Terjangan Banjir Bandang, Pemandian Dam Rengas Jadi Primadona Baru di Aceh Tamiang

Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan peran satgas difokuskan pada percepatan koordinasi, penyelesaian hambatan birokrasi, serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

"Satgas berfokus mempercepat koordinasi, mengurai hambatan birokrasi, serta mengawasi pelaksanaan di lapangan. Model ini mempercepat eksekusi program karena kementerian dapat langsung bekerja," katanya.

Menurut Safrizal, keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan secara transparan. 

"Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan pemulihan yang lebih tangguh pascabencana," pungkasnya. (*)