TRIBUN-VIDEO — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat Jawa Barat masih menjadi daerah asal korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak berdasarkan permohonan perlindungan yang diterima lembaga tersebut.

LPSK menilai kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan pencegahan dan perlindungan hingga tingkat desa.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo mengatakan, hingga 2026 Jawa Barat masih menempati urutan pertama sebagai daerah asal korban TPPO yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

"Dari data permohonan perlindungan, daerah asal tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat," ujar Antonius dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang Tahun 2026 di Jakarta, di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Antonius, tingginya jumlah permohonan dari Jawa Barat menjadi dasar penting bagi penguatan upaya perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.

LPSK mencatat permohonan perlindungan korban TPPO mencapai 576 kasus pada 2024 dan 554 kasus pada 2025. Sementara hingga Mei 2026, jumlah permohonan telah mencapai sekitar 132 kasus.

Meski demikian, Antonius memperkirakan jumlah tersebut masih dapat bertambah hingga akhir tahun.

“Permohonan perlindungan TPPO ke LPSK ini jumlahnya fluktuatif, dalam arti kalau sekarang bulan Mei 2026 masih sekitar di bawah 150, bisa jadi nanti bulan Agustus, terus bulan September, bulan Oktober meningkat. Itu masih dimungkinkan,” jelas Antonius.

Selain Jawa Barat, daerah asal korban terbanyak berikutnya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Namun, Antonius mengingatkan bahwa data tersebut hanya mencerminkan permohonan perlindungan yang diterima LPSK sehingga dimungkinkan berbeda dengan data penanganan TPPO yang dimiliki kementerian atau lembaga lain.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan persebaran korban perdagangan orang kini semakin meluas hingga ke wilayah pedesaan.

"Korban ada di berbagai daerah. Bahkan ada di desa-desa," ujarnya.

Karena itu, Achmadi menilai pemerintah daerah hingga pemerintah desa perlu memperkuat sinergi dalam mencegah perdagangan orang sekaligus memastikan perlindungan terhadap para korban.

"Sinergi pemerintah daerah sampai pemerintah desa menjadi sangat penting untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban," kata Achmadi.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!