TRIBUNJAMBI.COM - Gerak-gerik politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi usai purna tugas sejak Oktober 2024 lalu kian menyita perhatian publik.
Safari politik Jokowi ke berbagai daerah yang diwarnai penganugerahan gelar adat di Lampung hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai para pengamat bukan sekadar agenda kebudayaan biasa.
Melainkan langkah strategis merawat pengaruh politik dan menyiapkan kekuatan menjelang Pemilu 2029.
Jokowi diketahui menyandang gelar "Baginda Pemuka Bangsa" di Lampung pada 26–28 Juni 2026, lalu dilanjutkan dengan penobatan sebagai "Sesepuh Raja-Raja Timor" di NTT pada 31 Juli–2 Agustus 2026.
Dalam kunjungannya di Kupang, Jokowi juga hadir memberikan pengarahan langsung dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Geliat politik tersebut memantik pembacaan kritis dari para analis politik nasional mengenai lima sinyal peta kekuatan Jokowi pasca-jabatan presiden:
1. Membuktikan Pengaruh Politik Belum Pudar
Analis PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai sambutan hangat serta penganugerahan gelar adat membuktikan legitimasi sosial Jokowi masih sangat kuat di tingkat akar rumput (grassroots).
"Jokowi ingin menunjukkan bahwa pengaruh politiknya tidak memudar pasca-lengser pada Oktober 2024," ujar Ari kepada Tribunnews.com, Minggu (2/8/2026).
Menurut Ari, pesan ini sengaja dikirimkan kepada para elite politik di Jakarta untuk menegaskan bahwa Jokowi masih memegang basis massa yang diperhitungkan.
Baca juga: Jokowi Yakin PSI Lolos ke Senayan di 2029: Enggak Sombong, Kita Punya Hitung-hitungan
Baca juga: 10 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak Sepanjang 2026, Berapa di Jambi?
"Hal ini krusial untuk menjaga bargaining power (posisi tawar) dalam negosiasi politik dan koalisi ke depan," jelasnya.
2. Gelar Adat Sebagai Simbol Posisi Tawar
Penerimaan simbolis kebudayaan dari para raja dan tokoh adat di Lampung serta NTT dipandang sebagai instrumen politik yang efektif untuk memperkuat posisi tawar.
"Dengan memobilisasi massa dan menerima pengakuan dari tokoh-tokoh adat, Jokowi mengirimkan sinyal kuat kepada elite politik di Jakarta, termasuk pemerintahan saat ini, bahwa ia masih menguasai basis dukungan grassroots yang signifikan," ungkap Ari.
Hadirnya Jokowi dalam Rakorda PSI Kota Kupang dengan instruksi memperkuat struktur partai hingga level desa dan TPS mempertegas arah konsolidasi politik keluarganya.
"Safari politik Jokowi ke berbagai daerah dengan menerima gelar raja adat adalah langkah strategis yang sengaja dirancang untuk merawat basis massa dan memperkuat PSI sebagai kendaraan politik baru keluarganya menjelang Pemilu 2029," terang Ari.
Kendati demikian, pandangan ini ditanggapi dingin oleh internal partai.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menilai tingginya antusiasme masyarakat di NTT murni bentuk apresiasi rakyat atas kerja nyata pembangunan selama dua periode kepemimpinan Jokowi, bukan sebatas kalkulasi politik 2029.
4. Potensi Mengusik Konsentrasi Pemerintahan Presiden Prabowo
Manuver politik Jokowi yang intensif diprediksi Ari berpotensi memicu dinamika baru yang memengaruhi konsentrasi Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Target Rahasia Jokowi untuk PSI di Pemilu 2029: Bukan Cuma Lolos Senayan
Baca juga: 453 Pekerja di Jambi Kena PHK Juni 2026, 126.000 se-Indonesia, Apindo Minta Pemerintah Cari Solusi
"Bagi pemerintahan Prabowo Subianto, manuver politik Jokowi tersebut dapat berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintahan karena memaksa elite politik untuk lebih dini memikirkan kalkulasi kekuasaan 2029," kata Ari.
Ia menambahkan, peran Jokowi kini telah bertransformasi secara signifikan.
"Posisi Jokowi kini bertransformasi dari sekadar mantan presiden pendukung menjadi aktor politik dominan yang sedang membangun poros kekuatannya sendiri," tambahnya.
Meski dibayangi figur besar Jokowi, perjuangan PSI mengamankan suara di daerah seperti NTT tidak akan berjalan mudah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan bahwa NTT merupakan basis tradisional PDI Perjuangan.
"NTT juga menjadi basis PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri tentu tidak akan membiarkan begitu saja NTT menjadi basis PSI," imbau Jamiluddin.
Senada dengan itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menekankan bahwa tuah kepopuleran Jokowi pada Pilpres tidak otomatis berbanding lurus dengan perolehan suara partai di Pemilu Legislatif.
"Pilpres dan pileg beda pertempuran politiknya. Pileg itu ujung tombaknya caleg yang diusung," jelas Adi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro turut mengamini bahwa PSI wajib memperkuat mesin dan caleg di lapangan tanpa bisa sepenuhnya bertumpu pada ketokohan Jokowi semata.
Baca juga: 511 Hotspot Karhutla di Tanjab Barat, Bupati Koordinasi Mitigasi
Baca juga: Di Persimpangan Krisis: Anatomi Politik-Ekonomi di Bawah Tekanan Kepemimpinan Prabowo
Baca juga: 453 Pekerja di Jambi Kena PHK Juni 2026, 126.000 se-Indonesia, Apindo Minta Pemerintah Cari Solusi
