Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog berencana menerapkan satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Rencana tersebut semakin dekat direalisasikan setelah kinerja keuangan Bulog diproyeksikan berbalik mencatat laba pada 2026.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kebijakan satu harga untuk beras SPHP dapat diterapkan ketika kondisi keuangan perusahaan sudah positif. Konsep tersebut akan mengadopsi skema BBM Satu Harga yang dijalankan PT Pertamina (Persero).
"Kami akan laporkan dulu, memang itu dalam rencana kami di awal, apabila sudah positif keuangan kita, kita akan buat seperti Pertamina. Pertamina mampu membuat harga satu harga dari Sabang sampai Merauke," kata Rizal di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Bulog diproyeksikan membukukan laba sebesar Rp 1,14 triliun pada 2026. Capaian tersebut ditopang oleh kenaikan margin usaha menjadi 7 persen per kilogram (kg), yang mulai berlaku pada Agustus 2026.
Rizal menjelaskan, penerapan beras SPHP satu harga masih harus mendapat persetujuan pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Meski demikian, ia belum mengungkapkan besaran harga jual yang akan diterapkan.
"Insya Allah Bulog juga kalau memang sudah positif, kita akan ajukan ke pemerintah jika diizinkan kami buat harga beras medium, yaitu beras SPHP. Seperti satu harga nanti, nanti kita nunggu kebijakan dari pemerintah satu harganya berapa," katanya.
Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP masih berbeda di setiap wilayah. Di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi, HET ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kg atau Rp 62.500 per kemasan 5 kg.
Sementara itu, di Sumatera (di luar Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, HET mencapai Rp 13.100 per kg atau Rp 65.500 per 5 kg. Adapun di Maluku dan Papua, HET ditetapkan sebesar Rp 13.500 per kg atau Rp 67.500 per 5 kg.
Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan margin keuntungan Bulog sebesar 7 persen per kilogram dari penjualan beras. Kenaikan margin tersebut diperkirakan mampu mendongkrak laba Bulog menjadi Rp 1,14 triliun pada 2026.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Aturan tersebut menaikkan margin Bulog dari sebelumnya Rp 50 per kg menjadi sekitar Rp 970 per kg.
"Margin Bulog yang dulunya per kilo Rp 50 sekarang menjadi 7 persen. Nah 7 persen itu kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp 970," kata Rizal.
"Sehingga dengan 970 rupiah tersebut kalau diperhitungkan sampai dengan akhir tahun maka diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif yaitu sekitar Rp 1,14 triliun," imbuhnya.
Rizal menegaskan tambahan keuntungan tidak hanya akan memperkuat keuangan perusahaan, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Ini dengan penambahan hasil yang positif ini kami Bulog akan memperbaiki dan menaikkan kualitas serta menaikkan tingkat pelayanan kami kepada masyarakat dan kami berjanji akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, Bulog juga diperkirakan mampu menghemat biaya hingga Rp 1,07 triliun pada 2026. Penghematan tersebut berasal dari penurunan beban bunga pinjaman dari sebelumnya 7-8 persen menjadi sekitar 3 persen, ditambah subsidi bunga kredit pemerintah sebesar 2 persen.
"Bunga bank yang biasanya 7-8 persen diturunkan 2-3 persen. Ini luar biasa dan dampak dari pengurangan bunga bank tersebut Bulog mampu untuk mengurangi biaya pembayaran bunga dalam satu tahun lebih dari Rp 1,07 triliun," ungkap Rizal.
