Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
INDONESIA memasuki babak baru dalam perjalanan bangsa. Tahun 2045 menjadi tonggak sejarah. Seratus tahun kemerdekaan. Pada tahun itu, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju. Visi ini dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Targetnya ambisius. Pendapatan per kapita ditargetkan mencapai US$23.000 hingga US$30.300, setara dengan negara-negara maju. Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan mencapai US$9,8 triliun. Indonesia menargetkan diri masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia. Namun, angka-angka besar ini tidak akan tercapai tanpa satu fondasi utama: kemandirian ekonomi umat.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Tubagus Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah kemandirian bangsa. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ini mencakup pangan, energi, air, pertahanan, dan ekonomi. Kemandirian ekonomi bukan berarti isolasi. Ini berarti membangun kekuatan dari dalam. Ini berarti mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Ini berarti memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
Mengapa kemandirian ekonomi umat menjadi krusial? Karena umat adalah pelaku utama dalam ekonomi. Umat adalah konsumen, produsen, dan inovator. Ketika umat mandiri secara ekonomi, bangsa mandiri secara keseluruhan. Sayangnya, pilar-pilar kemandirian nasional belum sepenuhnya kokoh. Ketahanan pangan, energi, dan manufaktur strategis masih menghadapi tantangan besar.
Salah satu pilar kemandirian ekonomi umat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data menunjukkan peran vital UMKM. Pada tahun 2025, jumlah UMKM mencapai sekitar 65,5 juta unit. Sektor ini menyumbang 61,9 persen dari PDB Indonesia. UMKM menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja. Ini sekitar 97?ri total tenaga kerja nasional. Angka ini luar biasa. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.
Baca juga: Pentingnya Strategi Efektif dan Pendorong Konsumsi Pangan Berkelanjutan
Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih terbatas. Hanya sekitar 15,7?ri total ekspor nasional. Ini menunjukkan kesenjangan. Daya saing masih rendah. Akses pasar masih terbatas. Kualitas produk dan pemanfaatan teknologi masih perlu ditingkatkan. Rasio wirausaha di Indonesia juga masih rendah, di bawah 4 % , sementara negara maju sudah di atas 10 % . Ini adalah tantangan nyata. Kemandirian ekonomi umat tidak akan terwujud jika UMKM hanya menjadi pemain di pasar domestik dengan daya saing rendah.
Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi syariah. Aset keuangan syariah nasional melonjak secara signifikan. Dari Rp6.193 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada tahun 2025. Indonesia bahkan menempati peringkat ke-3 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2024-2025. Ini prestasi membanggakan. Namun, jangan terlena.
Pangsa pasar keuangan syariah masih kecil. Total aset perbankan syariah per Juli 2025 baru mencapai Rp940 triliun. Ini hanya 7,35?ri total aset perbankan nasional. Transaksi pasar uang syariah juga masih rendah. Rata-rata harian hanya sekitar Rp2 triliun, atau 4?ri total transaksi pasar uang sebesar Rp50 triliun. Ada kesenjangan antara potensi dan realitas. Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan. Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan keuangan syariah.
Potensi zakat juga sangat besar. Penghimpunan zakat nasional meningkat secara signifikan, dari Rp12,43 triliun pada 2020 menjadi Rp40,53 triliun pada 2024. RPJMN menargetkan penghimpunan ZIS-DSKL mencapai 0,208 % PDB atau Rp77 triliun pada 2029. Ini bisa meledak hingga Rp100 triliun jika pertumbuhan zakat 20 % per tahun dipertahankan. Dana zakat, infak, dan sedekah bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang luar biasa.
Jalan menuju kemandirian ekonomi umat tidak mulus. Ada tantangan besar. Pertama, ketergantungan pada komoditas. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada komoditas dan beralih ke ekonomi berbasis teknologi. Kedua, sumber daya manusia. Kualitas SDM masih menjadi masalah. Dibutuhkan SDM unggul untuk mendorong kemandirian ekonomi. Ketiga, persaingan global yang ketat. Keempat, isu ketahanan pangan dan energi. Kelima, korupsi dan tata kelola yang buruk.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti hal ini. Menurutnya, pilar kemandirian nasional seperti pangan, energi, dan manufaktur strategis belum sepenuhnya kuat. Layanan publik juga belum memuaskan. Demokrasi membutuhkan transformasi mendalam. Jika kita terus berjalan dengan pola pikir dan sistem kerja lama, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi fatamorgana.
Akademisi juga menyuarakan kekhawatiran. Banyak yang khawatir Indonesia Emas justru akan menjadi Indonesia Cemas jika pembangunan tidak jelas arahnya. Kesenjangan sosial, pendidikan berkualitas yang tidak terjangkau oleh semua lapisan, dan praktik korupsi menjadi penghambat.
Bagaimana kita memperkuat kemandirian ekonomi umat? Ada beberapa langkah strategis.
Pertama, pemberdayaan UMKM secara masif. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan. Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, fasilitas pembiayaan seperti KUR, PNM Mekaar, dan fasilitas KITE. Digitalisasi melalui QRIS juga menjadi terobosan. Hingga Semester I 2025, pengguna QRIS telah mencapai 57 juta, dengan 39,3 juta merchant, 93,16 % di antaranya UMKM. Digitalisasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas. Namun, kebijakan saja tidak cukup. Dibutuhkan pendampingan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas.
Kedua, penguatan ekonomi pesantren. Pesantren bukan hanya benteng akhlak, tetapi juga kekuatan ekonomi umat. Program One Pesantren One Product (OPOP) menunjukkan peran pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi. Santri masa kini tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga diharapkan menguasai pertanian, teknologi, ekonomi, hingga kewirausahaan. Rasio kewirausahaan nasional ditargetkan mencapai 12 persen pada 2045. Pesantren bisa menjadi ujung tombak.
Ketiga, optimalisasi ekonomi syariah. Penguatan industri halal, pemberdayaan UMKM halal melalui percepatan sertifikasi halal, peningkatan ekspor halal, pendalaman keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah (ZISWAF). Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai pusat produksi halal standar global juga penting. Sinergi seluruh pihak, dari regulator, akademisi, pelaku industri, hingga organisasi masyarakat seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU, sangat diperlukan.
Keempat, penguatan sumber daya manusia. SDM unggul adalah kunci. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan harus digalakkan. Karakter bangsa yang kuat juga diperlukan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi fondasi.
Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar. Ini bukan mimpi semu, tetapi janji luhur yang harus diperjuangkan bersama-sama. Kemandirian ekonomi umat adalah fondasi utamanya. Tanpa kemandirian ekonomi, Indonesia Emas hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Kita memiliki potensi besar. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Ekonomi syariah tumbuh pesat. Zakat dan dana sosial memiliki potensi luar biasa. Pesantren siap menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Namun, potensi ini belum optimal. Masih banyak tantangan. Ketergantungan pada komoditas, SDM yang belum unggul, persaingan global, dan korupsi menjadi penghambat.
Sudah saatnya kita bergerak. Bukan dengan pola pikir dan sistem kerja lama. Diperlukan kerja keras tanpa henti. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, dan umat harus bersatu. Kemandirian ekonomi umat bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua. Mari kita wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan fondasi kemandirian ekonomi yang kokoh. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
