TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga potensi sumber daya kelautan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menggandeng beberapa mitra strategis nasional dan internasional untuk mendorong pengelolaan sumber daya maritim berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan lima dokumen kerja sama, terdiri dari dua Letter of Intent (LoI) dan tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Park Hyatt Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca juga: SPPG MBG Wajib Beli Bahan Pangan dari Desa, Menko Zulkifli Hasan: 4 Kali Diingatkan, Tutup

Kegiatan tersebut dibuka Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara.

Sejumlah pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pusat Statistik turut hadir.

Adapun mitra strategis yang terlibat di antaranya Stanford Center for Ocean Solutions, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Blue Arc Global, dan CAiT Engineering Co., Ltd.

Dandy mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong pengelolaan sumber daya maritim yang inovatif dan berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat sistem pangan nasional.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan sumber daya maritim yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya dalam keterangan yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (4/8/2026).

Kerja sama dengan berbagai pihak itu diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program strategis di sektor kelautan dan perikanan.

Dorong Integrasi Blue Food ke Sistem Pangan

Co-Director Stanford Center for Ocean Solutions, Jim Leape turut memberikan sambutan secara daring.

Stanford Center for Ocean Solutions menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan solusi berbasis sains dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Salah satu fokusnya adalah memperkuat ketahanan pangan global melalui integrasi pangan akuatik atau blue food ke dalam sistem pangan berkelanjutan.

Konsep tersebut menempatkan sumber pangan dari ekosistem perairan sebagai bagian penting dalam pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan potensi kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

• Menko Pangan Zulkifli Hasan: 83 Ribu Desa Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkuat Tata Kelola dan Kesejahteraan Nelayan

Sementara itu, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyampaikan dukungan terhadap penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

Kolaborasi tersebut mencakup pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Gemarikan, pengembangan profil nelayan nasional, hingga optimalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.

Penguatan data dan tata kelola tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Di sisi lain, CAiT Engineering Co., Ltd. berkomitmen menjalin kerja sama Indonesia–Republik Korea dalam pelaksanaan Preliminary Feasibility Study Korea–Indonesia Tidal Flat Blue Carbon Partnership.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan ekonomi biru dan memanfaatkan ekosistem pesisir secara berkelanjutan melalui inisiatif karbon biru (blue carbon).

Lima Dokumen Kerja Sama

Dalam agenda inti, lima dokumen kerja sama ditandatangani antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan sejumlah mitra strategis.

Dua dokumen di antaranya berupa Letter of Intent (LoI).

Pertama, Cooperation on The Integration of Blue Foods Into The Food System antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan Stanford Center for Ocean Solutions.

Kedua, Preliminary Feasibility Study Korea–Indonesia Tidal Flat Blue Carbon Partnership antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan CAiT Engineering Co., Ltd.

Selain itu, terdapat tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan Indonesia Ocean Justice Initiative.

Ketiganya meliputi kerja sama mengenai Dukungan Pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi Gemarikan, Pengembangan Profil Nelayan Nusantara dan Pilar Kesejahteraan Nelayan, serta Optimalisasi Sistem Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi untuk Nelayan.

Ketiga kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan data, penguatan kebijakan, serta peningkatan efektivitas program pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Melalui penandatanganan lima dokumen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan komitmennya membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi itu diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan, mendukung pengembangan ekonomi biru, serta memperkuat ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)