TRIBUNJABAR.ID - Masyarakat bisa mengetahui apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) bulan Agustus 2026 atau tidak.
Bansos merupakan program bantuan dari pemerintah yang disalurkan berupa uang tunai, komoditas pangan seperti beras dan minyak, hingga alokasi dana pendidikan.
Penerima bantuan sosial ini menyasar kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan atau berada pada desil terbawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat rekam informasi kondisi sosial, ekonomi, serta taraf kesejahteraan (desil) seluruh warga Indonesia.
Dua contoh program bansos reguler yang konsisten disalurkan setiap tahun meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Bansos PKH sendiri berwujud bantuan uang tunai yang diberikan kepada beberapa kategori penerima dan terbagi dalam empat tahap penyaluran per tahun.
Berikut adalah besaran bansos PKH:
Baca juga: Cara Daftar Jadi Penerima Bansos Mandiri, PKH-BPNT Tahap 3 Sudah Mulai Cair
Sementara, BPNT bantuan untuk kebutuhan pangan senilai Rp200.000 per bulan.
Saat ini, pendistribusian PKH-BPNT telah memasuki tahap ketiga untuk rentang waktu Juli hingga September 2026.
Melansir Kompas.com, Rabu (29/7/2026), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa alokasi bansos di triwulan ketiga ini mengacu pada pemutakhiran data paling baru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun proses pencairannya mulai bergulir secara bertahap sejak 20 Juli 2026.
Adapun, untuk mengetahui status NIK KTP terdaftar sebagai penerima bansos bulan Agustus 2026 bisa dicek dengan cara berikut ini:
1. Cek Bansos Kemensos via situs cekbansos.kemensos.go.id 2025
2. Cek Bansos Kemensos via aplikasi Cek Bansos
Terbaru, Kemensos menyiapkan cara baru mendaftar bansos secara mandiri melalui portal Perlinsos yang masih dalam tahap uji coba sistem.
Di Sumedang, pendaftaran maupun sanggah penerima bansos secara mandiri ini belakangan tengah digencarkan dalam program digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, digitalisasi bansos dilakukan untuk memperbaiki berbagai persoalan penyaluran bantuan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
"Masalah bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran, memunculkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah."
"Digitalisasi bansos adalah ikhtiar agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," kata Dony saat memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Perlinsos dan Kemiskinan di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang, Rabu (29/7/2026).
Menurut Dony, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Portal Perlinsos maupun meminta bantuan agen Perlinsos yang disiapkan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan di lapangan.
Selain mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila menemukan penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kabupaten Sumedang sendiri menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan (piloting) program Digitalisasi Bantuan Sosial.
Melalui program tersebut, seluruh kepala keluarga (KK) di Sumedang ditargetkan masuk ke dalam basis data Portal Perlinsos agar dapat diverifikasi kelayakannya sebagai penerima bantuan sosial.
Baca juga: 2 Cara Mudah Cek Penerima Bansos PKH-BPNT Tahap 3 Bulan Juli 2026
Hingga Rabu (29/7/2026), sebanyak 11.217 kepala keluarga telah terdaftar di Portal Perlinsos. Sementara target pendataan di Kabupaten Sumedang mencapai sekitar 458.000 kepala keluarga.
Dony mengatakan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pendataan yang akurat, tetapi juga harus dibarengi perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
"Program ini harus berjalan seiring dengan perubahan mindset masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bansos," ujarnya.
Untuk mempercepat proses pendataan, Dony menginstruksikan seluruh unsur pentahelix dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia meminta jumlah agen Perlinsos diperbanyak dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari ketua RT dan RW, guru, operator madrasah, BKPRMI, forum pesantren, penyuluh agama, penyuluh pertanian, hingga penyuluh perikanan.
"Saya ingin ada mobilisasi, orkestrasi, pentahelix sehingga ada akselerasi digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos ini," katanya.
Selain memperbanyak agen pendataan, Dony juga meminta layanan Perlinsos dibuka dalam setiap kegiatan pemerintahan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan tersebut.
Ia menilai sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus diperkuat agar semakin banyak warga yang mendaftarkan diri melalui Portal Perlinsos.
Menurutnya, seluruh data yang masuk nantinya akan diverifikasi untuk memastikan apakah seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
"Dengan data yang semakin akurat, bantuan sosial diharapkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Dony.
(Tribunjabar.id/Rheina, Kiki Andriana)
