Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bali I Wayan Koster menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026) untuk mempelajari skema obligasi daerah dan berbagai model creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pramono mengatakan pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Ketiganya membahas berbagai instrumen pembiayaan kreatif, meliputi obligasi daerah, koefisien lantai bangunan (KLB), hingga pemanfaatan ruang publik sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kami berdiskusi tentang berbagai hal, di antaranya tentang creative financing, tentang obligasi, tentang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), coefficient luas bangunan, SP3L, dan macam-macam,” kata Pramono.
Menurut Pramono, pemerintah daerah (Pemda) perlu mencari terobosan pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal. Pasalnya, kata dia kini tantangan meningkatkan APBD tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional.
“Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box,” ujarnya.
Contohnya, kata Pramono Kabupaten Badung yang memiliki APBD sekitar Rp 13 triliun, namun tetap membutuhkan sumber pembiayaan baru untuk mengatasi persoalan kemacetan dan pembangunan infrastruktur.
“Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu,” ucap Pramono.
Selain itu, Pramono juga menjelaskan konsep pemanfaatan KLB sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Dia bilang, apabila ada bangunan yang melebihi ketentuan, maka pengembang dapat dikenai kewajiban membayar kontribusi yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat.
“Seperti di KLB di Jakarta, kalau lebih tinggi dari ketentuan, ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta, dan sebagainya,” tutur Pramono.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kunjungannya ke Balai Kota dilakukan setelah mendapat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mempelajari skema pembiayaan inovatif yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami mendapat arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk studi dengan Bapak Gubernur DKI berkaitan dengan creative financing,” kata Koster.
Ia berujar bahwa Bali mempelajari tiga hal utama dari Pemprov DKI Jakarta yakni obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan dalam tata ruang, serta berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur di luar APBD.
“Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, dan juga kerja sama dengan pihak swasta yang bisa dilibatkan dalam partisipasi pembangunan infrastruktur untuk melakukan percepatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” jelas Koster.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan daerahnya tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata, terutama akibat kemacetan.
Dia menuturkan Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pinjaman dan pendanaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Ke depan, Badung juga mulai membuka peluang memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan baru.
“Oleh karena itulah maka kami sedang membuka diri akan menuju mengarah kepada obligasi daerah,” kata Adi.
Ia berharap skema tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali apabila didukung regulasi dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan, nanti dengan obligasi daerah itu ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi,” ujarnya.
