Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memastikan penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bula tetap mendapat dukungan anggaran, Rabu (5/8/2026).

Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri mengatakan, pihaknya masih memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk menangani kondisi darurat tersebut.

Salah satunya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten SBT.

"BTT juga sudah kita alokasikan untuk penanganan dua situasi ini," ujarnya.

Menurut Fachri, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan kekeringan maupun karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ia memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan kedua kondisi tersebut masih ada hingga saat ini.

Baca juga: BMKG Prediksi 21 Wilayah Perairan di Maluku Potensi Gelombang Sedang

Baca juga: Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Sesuai Regulasi, 60 Kendaraan Diblokir Pertamina Patra Niaga

Namun, pemerintah daerah tetap akan mengevaluasi kebutuhan anggaran karena kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung dalam waktu yang cukup panjang.

Bahkan, kata Fachri, kekeringan berpotensi berlangsung hingga akhir tahun dan dapat berlanjut sampai awal 2027.

Karena itu, kebutuhan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian serius. 

"Kalau kekeringan ini sampai akhir tahun, bahkan bisa sampai awal tahun depan, berarti kebutuhan air juga harus kita siapkan," tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga harus menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan karhutla yang berulang terjadi di wilayah Bula.

Fachri mengatakan, keterbatasan anggaran operasional tidak hanya dialami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Menurutnya, penyesuaian anggaran juga terjadi hampir di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akibat kondisi keuangan daerah.

"Memang dari awal semua, bukan hanya Damkar, semua dinas terkena dampak. Anggaran rata-rata dinas semua berkurang," bebernya.

Meski demikian, Fachri menyebut OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar mendapat perhatian khusus dalam penganggaran.

Sementara kebutuhan yang bersifat situasional, seperti penanganan kekeringan dan karhutla, akan kembali dievaluasi melalui perubahan APBD 2026.

"Di perubahan kita tambah. Kita akan siasatilah, insya Allah nggak akan kurang. Saya tahu, waktu pembahasan mereka cukup terbatas. Kita akan lihat di perubahan nanti untuk upaya penambahan," jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkab SBT masih memiliki anggaran untuk menangani dua kondisi tersebut sembari menunggu pembahasan perubahan APBD 2026.

"Masih ada anggaran dan bisa sampai perubahan, mudah-mudahan masih cukup," tutupnya.(*)