TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegur Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu karena belum mencatatkan realisasi fisik Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan BSPS di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/8/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap, kedua daerah masih mencatatkan realisasi fisik nol persen meski telah memperoleh kuota bantuan dari pemerintah pusat.
Baca juga: Sulbar Dapat Jatah Bantuan Perumahan BSPS 5.250 Unit dari Pusat, Sekda Tegaskan Hal Ini
Sulawesi Barat sendiri mendapat alokasi sebanyak 5.250 unit BSPS pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.
Kuota tersebut dibagi ke enam kabupaten, yakni Majene 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.
"Kami berupaya mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tahun 2026 Sulawesi Barat memperoleh sekitar 5.250 unit rumah untuk diperbaiki dengan bantuan Rp20 juta per unit," ujar Suhardi Duka.
Namun, hingga kini realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai sekitar 1.090 unit dari kuota awal 4.000 unit sebelum adanya tambahan 1.250 unit.
"Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita," tegasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II (BP3KP Sulawesi II), Recky Walter Lahope, menjelaskan seluruh kabupaten telah menerima kuota verifikasi (inventarisasi/verifikasi), namun tidak seluruh calon penerima memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
Ia merinci kuota verifikasi yang telah diterbitkan, yakni Majene 1.008 unit, Mamasa 863 unit, Mamuju Tengah 903 unit, Polewali Mandar 1.124 unit, Pasangkayu 617 unit, dan Mamuju 680 unit.
Menurutnya, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan calon pengganti bagi penerima yang tidak lolos verifikasi agar penyaluran bantuan tidak terhambat.
"Ini yang perlu secepatnya dilakukan pemerintah daerah, yaitu mengusulkan kembali calon pengganti bagi yang tidak lolos verifikasi," ujar Recky.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan rakor tersebut digelar untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Sulawesi Barat awalnya memperoleh kuota 4.000 unit, kemudian mendapat tambahan 1.250 unit sehingga total menjadi 5.250 unit.
Saat ini, lebih dari 2.000 penerima telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal sebagai dasar pelaksanaan program.
"Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten," katanya.
Maddareski menegaskan, capaian pelaksanaan BSPS tahun ini akan menjadi salah satu indikator pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan pada tahun berikutnya.
Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 ribu unit BSPS secara nasional pada 2026, sedangkan pada tahun berikutnya diproyeksikan meningkat hingga 2 juta unit.
"Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau kita mampu memenuhi target, tentu akan menjadi catatan positif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Barat masih mencapai sekitar 97 ribu unit.
Sementara data by name by address (BNBA) yang telah teridentifikasi sebanyak sekitar 12.729 rumah, dengan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah mencapai sekitar 13.674 unit. (*)
